Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, pada Selasa (27/12/2022), memberi ultimatum kepada Ukraina. Dalam sebuah wawancara dengan media Rusia, Lavrov menyerukan Kiev menerima proposal yang diajukan Moskow.
Proposal tersebut berisi desakan untuk demiliterisasi wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia, yakni Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia. Jika proposal itu tidak diterima, maka tentara Rusia yang akan mengambil keputusan.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, pihaknya terbuka untuk melakukan pembicaraan atas perang yang berlangsung dengan Ukraina. Tapi setelah itu, Lavrov memberikan ultimatum agar Kiev menerima proposal Moskow.
"Proposal kami untuk demiliterisasi dan denazifikasi wilayah yang dikendalikan oleh rezim (Kiev), penghapusan ancaman terhadap keamanan Rusia yang berasal dari sana, termasuk tanah baru kami," kata Lavrov dikutip Independent.
"Intinya sederhana, demi kebaikan Anda sendiri. Jika tidak, masalah ini akan diputuskan oleh tentara Rusia," tambahnya.
Proposal demiliterisasi itu khususnya di wilayah Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia. Wilayah itu dicaplok Rusia lewat referendum yang dinilai Ukraina dan sekutu Barat sebagai referendum palsu.
Invasi Rusia di Ukraina sejak akhir Februari telah berjalan selama 10 bulan. Upaya untuk mendamaikan keduanya sampai sejauh ini tidak berhasil. Pertempuran masih berkecamuk, khususnya di wilayah Donbass, bagian timur Ukraina.
Lavrov menuntut agar Ukraina menerima proposal dengan damai, dengan cara yang bersahabat. Tapi jika kemungkinan konflik berlanjut, maka keputusan ada di pihak Ukraina dan Amerika Serikat (AS).
"Mengenai kemungkinan berlanjutnya konflik, maka bola ada di pihak rezim (Kiev) dan Washington, yang berdiri di belakangnya. Mereka dapat mengakhiri perlawanan yang tidak masuk akal ini kapan saja," jelas Lavrov dikutip Tass.
Invasi Rusia di Ukraina telah memasuki bulan ke-11. Sejauh ini, konsentrasi utama pasukan Rusia berada di bagian Ukraina selatan dan timur. Mereka telah dikalahkan di ibu kota Kiev dan kota terbesar kedua di Kharkiv.
Meski begitu, rudal dan drone tempur Rusia terus diluncurkan dengan menargetkan infrastruktur energi. Dampaknya membuat sekitar 9 juta warga Ukraina tanpa aliran listrik, pemanas ruangan dan aliran air.
Dilansir Al Jazeera, dalam video malam pada Senin, Presiden Zelenskyy mengatakan situasi pertempuran di garis depan wilayah Donbass sangat sulit dan menyakitkan. Dia mengatakan bahwa negaranya membutuhkan kekuatan.