Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kosovo pada Jumat (22/10/2021) telah mengumumkan pengusiran dua diplomat Rusia dari negaranya. Hal ini dilatar belakangi adanya pengaruh buruk yang dilakukan dua diplomat tersebut dan disebut dapat membahayakan keamanan negara.
Selama ini, Rusia menjadi salah satu negara yang tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia. Sebaliknya, Kosovo selama ini menganggap Rusia sebagai salah satu ancaman besar terhadap negaranya.
Kabar ini diumumkan langsung dari Presiden Vjosa Osmani mengenai pemberian persona non grata kepada dua orang diplomat Rusia untuk segera meninggalkan Kosovo dalam beberapa hari ke depan.
Selain itu, Osmani juga mengatakan bahwa upaya ini dilakukan demi melawan pengaruh buruk dari Rusia di negaranya beserta negara tetangganya. Pasalnya, ia menuding Rusia berusaha merusak pencapaian Kosovo, Amerika Serikat, NATO dan Uni Eropa.
"Atas alasan ini,kami akan melanjutkan kerja sama dengan sekutu AS dan Uni Eropa agar tidak membuat Kosovo dan negara-negara di Balkan jatuh menjadi mangsa dan ketidakstabilan ambisi dari Federasi Rusia" kata Osmani, dikutip dari RFE/RL.
Dikutip dari Balkan Insight, nama kedua diplomat asal Rusia itu tidak disebutkan oleh Osmani. Namun keduanya diketahui telah melakukan aktivitas berbahaya yang dapat membahayakan kemananan dan peraturan konstitusional.
Kedua diplomat tersebut juga bekerja di Kantor Perwakilan Rusia di Pristina, mengingat Rusia tidak mengakui pecahan provinsi Serbia itu sebagai negara tersendiri. Sementara, Kantor Perwakilan itu sudah dibuka sejak tahun 2005, tiga tahun sebelum deklarasi kemerdekaan Kosovo.
Sedangkan sejumlah lain, terutama negara-negara Barat dan Amerika Serikat sudah memiliki kedutaan besar di Kosovo lantaran mengakui secara penuh negara Balkan itu, terlepas dari Serbia. Bahkan, NATO sudah melakukan mendukung penuh Kosovo dalam Perang Kosovo tahun 1998-1999, dilansir dari RFE/RL.
Rusia selama ini menjadi salah satu negara yang mengecam deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia di tahun 2008. Bahkan Rusia selalu menyuarakan penolakannya kepada negara Balkan itu untuk masuk dalam institusi internasional. Pasalnya Rusia selama ini merupakan sekutu dekat Serbia.
Selain Rusia, beberapa negara lain juga tidak mengakui kemerdekaan Kosovo seperti China, India, Brasil, Meksiko, Argentina, Afrika Selatan dan Indonesia. Bahkan lima negara dalam Uni Eropa, meliputi Spanyol, Rumania, Slovakia, Yunani, dan Siprus juga belum mengakui kemerdekaan Kosovo.
Vjosa Osmani sudah menjadi presiden di Kosovo sejak tahun lalu. Ia juga sudah menjalin kerja sama dengan Perdana Menteri Albin Kurti untuk mengajukan penggabungan Kosovo dengan Albania.
Bahkan pengajuan proses penggabungan itu tidak akan melibatkan Serbia dalam upaya negosiasi hingga memberikan pengakuan kepada Kosovo. Hal ini juga disebut sebagai pemaksaan kepada warga Serbs yang tinggi di Kosovo, dilaporkan dari RT.