PM Kosovo Minta Serbia Akui Pelat Kendaraan asal Kosovo
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti meminta pemerintah Serbia agar mengakui penggunaan pelat dari wilayah Negara Kosovo. Permintaan tersebut disampaikannya Rabu (22/09) ketika ketengangan mulai memuncak di pintu perbatasan Kosovo-Serbia.
Melansir AP, sebelumnya aksi protes mulai merebak di sekitar Desa Jarinje dan Brnjak dari Senin (20/09) yang merupakan kawasan administrasi resmi yang menghubungkan Kosovo dengan negara bekas induknya, yakni Serbia.
1. Kedua pemerintahan belum saling mengakui pelat kendaraan
Sampai hari ini Serbia belum mengakui kedaulatan Kosovo. Perpecahan yang terjadi di tahun 1999 menyebabkan Serbia enggan menormalisasi hubungan diplomatik resmi dengan negara bekas wilayahnya tersebut.
Permasalahan inilah yang kemudian menyeret kedua pihak sebagaimana belum ada yang mengizinkan pelat kendaraan dari masing-masing negara untuk masuk secara bebas, seperti yang dilansir Reuters.
PM Kosovo sebenarnya ingin Kosovo dan Serbia dapat saling menghargai dimana salah satunya melalui pelat kendaraan.
"Tawaran umum kami sangat praktis serta dermawan dan ayo baik Kosovo dan Serbia menghapus kebijakan pelat semantara guna mempermudah penduduk kita untuk bergerak dengan bebas dan tanpa adanya hambatan sedikit pun," ujar Albin Kurti.
2. Ketegangan dimulai ketika Kepolisian Kosovo larang masuk setiap kendaraan berpelat Serbia
Perselisihan diawali ketika Kepolisian Kosovo melarang masuk setiap kendaraan berpelat Serbia. Berdasarkan keputusan resmi dari pemerintah Kosovo semua kendaraan berplat Serbia akan diizinkan masuk apabila menggantinya dengan pelat sementara. Menurut Kosovo kebijakan baru ini adalah duplikasi dari apa yang telah diimplementasikan Serbia terhadap pelat asal Kosovo di negara mereka sejak lima tahun silam.
Dikutip dari AP, menanggapi aksi diskriminatif yang dilakukan Kepolisian Kosovo masyarakat Kosovo beretnik Serbia terus memblokir akses perbatasan di Desa Jarinje hingga polisi dengan persenjataan lengkap harus dikirim ke sana.
Mereka menolak keras kebijakan Pristina yang mengharuskan pengendara dengan pelat Serbia untuk membayar 5 Euro atau setara 83 ribu rupiah agar bisa menyewa pelat sementara selama 60 hari.
3. Ribuan masyarakat Kosovo beretnik Serbia tolak legitimasi Pristina
Kisruh perang etnis di Wilayah Kosovo lebih dari dua dekade yang lalu meninggalkan luka mendalam bagi kedua pihak. Meskipun Serbia terpaksa melepaskan Kosovo pasca gempuran militer NATO, namun ambisinya atas Kosovo tetap berlanjut.
Dilaporkan Reuters, setidaknya terdapat sekitar 50.000 Warga Negara Kosovo bertenis Serbia yang bermukim di utara Kosovo. Sebagian besar dari mereka masih menolak otoritas pemerintah Kosovo atas tanah mereka dan mendukung penuh integrasi bersama Serbia.
Disintergrasi yang mendalam di kalangan masyarakat multi-etnis Kosovo, secara khusus Etnis Serbia, juga menjadi alasan mengapa Pristina mencoba segala cara untuk melemahkan pengaruh Belgrade yang masih sangat kental.
