Sekjen PBB Sindir Uni Eropa yang Terapkan Standar Ganda soal Gaza

22 Mar 2024, 15:07 WIB

protes solidaritas terhadap Palestina (unsplash.com/Iason Raissis)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Kamis (21/3/2024), mendesak para pemimpin Uni Eropa (UE) untuk menunjukkan rasa hormat terhadap hukum internasional di Gaza, sebagaimana yang selama ini mereka tunjukkan di Ukraina.

Dalam pertemuan puncak UE di Brussels, ia mengimbau para pemimpin Eropa untuk tetap bersatu menghormati standar-standar yang tercantum dalam Piagam PBB dan hukum internasional.

“Prinsip dasar hukum humaniter internasional adalah perlindungan warga sipil. Kita harus berpegang pada prinsip-prinsip tersebut baik di Ukraina maupun di Gaza tanpa standar ganda,” kata Guterres sambil berdiri di samping Presiden Dewan Eropa Charles Michel, yang memimpin KTT tersebut.

1. Eropa harus berani mengambil sikap yang jelas terhadap perang di Gaza

Badan pangan PBB (WFP) telah memperingatkan bahwa kelaparan akan segera terjadi di Gaza utara. Sementara itu, Israel tampak bertekad untuk melancarkan serangan darat di kota Rafah di bagian selatan Gaza, tempat sekitar 1,5 juta orang mencari perlindungan.

“Respons terhadap krisis yang mengerikan di Palestina bukanlah saat-saat yang terbaik bagi Eropa, sejujurnya,” kata Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar, yang merupakan salah satu pendukung terkuat Palestina, dikutip Associated Press.

“Saya pikir hal ini telah melemahkan upaya kami untuk membela Ukraina karena begitu banyak negara di kawasan selatan, yang juga dikenal sebagai sebagian besar negara di dunia, menafsirkan tindakan Eropa terkait Ukraina versus Palestina sebagai standar ganda. Saya pikir mereka ada benarnya,” tambahnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo menyebut situasi yang terjadi di Gaza sangat dramatis.

“Saat ini kita melihat orang-orang mencoba mencari makan dengan memakan rumput. Orang-orang yang berada di ambang kelaparan. Eropa perlu memimpin, bukan mengikuti, dan inilah saatnya bagi kita untuk bersikap jelas, menuntut gencatan senjata segera, menuntut pembebasan para sandera,” katanya kepada wartawan.

2. Amnesty minta Komisi UE meninjau kepatuhan Israel terhadap kewajiban internasional

Dilansir Anadolu, kelompok hak asasi manusia juga mendesak Komisi Eropa meninjau kepatuhan Israel terhadap hukum internasional.

“Amnesty menyerukan kepada para pemimpin UE untuk meminta Komisi UE untuk meluncurkan peninjauan terhadap kepatuhan Israel terhadap kewajibannya berdasarkan hukum internasional, sesuai dengan Perjanjian Asosiasi UE-Israel,” kata Kantor Lembaga Eropa Amnesty International di media sosial X.

Lebih lanjut, mereka meminta para pemimpin UE untuk menyerukan gencatan senjata segera dan permanen, dan menerapkan embargo senjata terhadap semua pihak yang terlibat.

3. Hampir 32 ribu warga Palestina tewas akibat serangan Israel

Israel mulai melancarkan serangan besar-besaran di Jalur Gaza setelah Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang dan membuat 253 lainnya disandera.

Sejak itu, otoritas kesehatan Gaza mengatakan bahwa serangan Israel telah menewaskan hampir 32 ribu warga Palestina. Sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak-anak. Situasi tersebut juga menyebabkan 80 persen penduduk Gaza, yang berjumlah 2,3 juta orang, meninggalkan rumah mereka. Para pejabat PBB mengatakan bahwa seperempat dari penduduk di wilayah tersebut kini menderita kelaparan.

Kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell menyebut,apa yang terjadi saat ini di Gaza adalah kegagalan umat manusia.

"Ini bukan krisis kemanusiaan. Ini adalah kegagalan umat manusia. Penyebabnya bukan gempa bumi, bukan banjir. Ini adalah pengeboman," ujarnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.