Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Bendera Selandia Baru. (Unsplash.com/Liam Shaw)
Bendera Selandia Baru. (Unsplash.com/Liam Shaw)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, melarang penggunaan telepon seluler di sekolah-sekolah di seluruh Selandia Baru. Kebijakan tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2024 dan merupakan bagian dari agenda 100 hari pertamanya menjabat. 

Luxon akan mengatasi anjloknya angka melek huruf di negara itu selama pemerintahannya. Dia berharap langkah tersebut akan menghentikan perilaku mengganggu dan membantu siswa untuk fokus selama pembelajaran di ruang kelas.

"Kami akan melarang telepon seluler di sekolah-sekolah di Selandia Baru. Kami ingin anak-anak kami belajar, dan kami ingin guru kami mengajar," ungkapnya pada Jumat (1/12/2023), dikutip dari The Straits Times.

Upaya Luxon tersebut mendapat sentimen di antara beberapa pemilih bahwa sekolah telah menyimpang dari misi utamanya.

1. Kebijakan Luxon di sektor pendidikan

Langkah Luxon tersebut mengadopsi kebijakan yang diujicobakan dengan hasil beragam di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

Larangan penggunaan ponsel bergabung dengan inisiatif lainnya di sektor pendidikan, yang mengharuskan sekolah untuk mengajar satu jam membaca, menulis, dan matematika setiap hari.

Sekolah-sekolah di Selandia Baru pernah membanggakan nilai literasi terbaik di dunia. Namun, tingkat kemampuan membaca dan menulis telah menurun hingga pada titik yang membuat beberapa peneliti khawatir akan terjadi krisis di kelas.

Para peneliti dari lembaga amal Education Hub di Selandia Baru memperingatkan akan adanya krisis melek huruf dalam laporannya pada tahun lalu. Dikatakan, bahwa lebih dari sepertiga anak usia 15 tahun hampir tidak bisa membaca atau menulis.

"Sudah jelas bahwa sesuatu harus dilakukan guna mengatasi rendahnya tingkat melek huruf di Aotearoa Selandia Baru," kata lembaga tersebut.

2. Survei setuju pada larangan penggunaan ponsel di ruang kelas, bukan saat istirahat

Ilustrasi suasana kelas. (pexels.com/Arthur Krijgsman)

Dilansir Radio New Zealand, Sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian yang berbasis di Auckland, Horizon Research, mengatakan bahwa kebanyakan warga Selandia Baru mendukung pelarangan ponsel di ruang kelas, namun tidak pada waktu istirahat.

Survei yang dilakukan terhadap 1.481 orang dewasa di Selandia Baru pada 10-16 November, juga menemukan bahwa pelarangan selama kelas, bukan saat istirahat, merupakan pilihan yang paling disukai oleh mereka yang memiliki anak di rumah mereka. 63 persen mendukung hal ini.

Sementara itu, 22 persen responden lainnya yang memiliki anak berpendapat bahwa tidak seharusya ada larangan sama sekali. 

Horizon mengatakan bahwa meskipun kebijakan larangan ponsel dilaporkan kontroversial selama kampanye pemilu, namun kebijakan tersebut mendapat dukungan publik yang kuat. Selain itu, mengubah kebijakan untuk mengizinkan penggunaan ponsel selama istirahat kelas, akan memaksimalkan dukungan.

3. Kebijakan kontroversi Perdana Menteri Christopher Luxon sejak menjabat

Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. (twitter.com/chrisluxonmp)

Pemerintahan konservatif Luxon yang dilantik pada 27 November, telah terperosok dalam kontroversi selama minggu pertama kepemimpinannya. Banyak dari rencana tersebut dinilai kontroversial, termasuk rencana pencabutan pembatasan tembakau yang disetujui oleh pemerintah sebelumnya, AP News melaporkan.

Luxon mengatakan bahwa mengakhiri pembatasan tembakau yang baru akan berlaku tahun depan. Dia berharap upaya tersebut dapat menghasilkan banyak pendapatan pajak, meskipun menurutnya hal itu tidak berarti menukar kesehatan dengan uang.

"Kami tetap berpegang pada status quo. Kami akan terus menurunkan angka merokok di seluruh Selandia Baru di bawah pemerintahan kami," kata Luxon.

Kritikus mengatakan rencana tersebut merupakan kemunduran bagi kesehatan masyarakat dan kemenangan bagi industri tembakau. Para dokter memperingatkan bahwa negara tersebut akan menghadapi tragedi kesehatan masyarakat karena membatalkan langkah-langkah pengendalian tembakau terkemuka di dunia, yang bertujuan untuk melarang penjualan rokok kepada siapa pun yang lahir setelah tahun 2008.

Di sisi lain, Luxon juga setuju untuk memulai kembali eksplorasi minyak dan gas lepas pantai. Dia mengabaikan salah satu kebijakan perubahan iklim yang diusung mantan Perdana Menteri Jacinda Ardern.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team

EditorRahmah N