Senegal Desak Prancis Tanggung Jawab atas Pembunuhan Massal

Upacara peringatan pembunuhan massal di Thiaroye dihadiri oleh beberapa kepala negara dari Mauritania, Komoros, Gabon, Gambia, dan Guinea-Bissau. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, dan dipimpin oleh Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye. 

"Para pahlawan Afrika yang tidak dilengkapi alat pertahanan apapun dengan keberaniannya, kehormatannya, dan solidaritas antarwarga Afrika dibunuh dengan tangan dingin. Ini adalah sebuah pembunuhan massal," tutur Faye, dikutip France24.

Ia menambahkan bahwa skala aksi pembunuhan massal ini tetap diminimalisir dan sering kali dibantah oleh sejumlah keturunan dari orang-orang yang melakukannya.  

Insiden pembunuhan ini dilakukan pasukan Prancis pada 1 Desember 1944 dan membunuh setidaknya 35 orang dan terdapat dugaan korban mencapai 400 orang. Sedangkan kuburan di Thiaroye tidak memiliki nama dan tidak diketahui pasti berapa banyak korban sebenarnya. 

Pada Kamis (29/11/2024), Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk pertama kalinya mengakui pembunuhan massal tentara Afrika Barat oleh tentara Prancis pada 1944. Ia pun sudah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Senegal. 

Menanggapi pengakuan ini, Faye mengatakan bahwa langkah Macron ini akan membuka pintu dan mengungkap seluruh kebenaran atas peristiwa menyedihkan di Thiaroye. 

"Kami sudah meminta penutup atas kisah ini dan kami percaya bahwa saat ini, Prancis berkomitmen untuk berkolaborasi. Prancis harus mengakui hari itu dan seluruh gaji dari tentara Afrika harus dibayarkan dan kompensasi atas pembunuhan massal," terangnya, dilansir Associated Press.

Pernyataan Macron ini disampaikan menjelang perayaan pembunuhan massal di Thiaroye ke-80 tahun pada Perang Dunia II. Langkah ini dilakukan di tengah menurunnya pengaruh Prancis di Afrika Barat dalam beberapa tahun terakhir. 

Presiden Faye juga mengungkapkan, Prancis harus menutup seluruh pangakalan militer di negara-negara Afrika Barat. Ia mengatakan, pangkalan militer Prancis di Senegal tidak sesuai dengan keinginan negara untuk berdaulat. 

"Senegal adalah negara merdeka. Negara ini adalah sebuah negara berdaulat dan kedaulatan tidak akan menerima keberadaan pangkalan militer asing di sebuah negara berdaulat," terangnya. 

Meskipun demikian, Faye mengaku Prancis tetap akan menjadi rekan penting bagi Senegal. Ia menyebut bahwa keberadaan investasi perusahaan dan penduduk Prancis di negaranya sangat penting bagi Senegal.

"Hari ini, China adalah rekan terbesar Senegal mengenai investasi dan perdagangan. Namun, apakah China memiliki sebuah pangkalan militer di Senegal? Tidak. Apakah dengan ini relasi antara kedua negara putus? Tidak," kata dia.