Prancis: Netanyahu Kebal dari Surat Penangkapan ICC
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memiliki kekebalan dari surat penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pernyataan ini disampaikan pada Rabu (27/11/2024), sehari setelah Netanyahu menyetujui gencatan senjata yang didukung Prancis di Lebanon.
Sikap Prancis berbeda dari pernyataan sebelumnya yang mendukung Statuta Roma, dokumen dasar ICC. Netanyahu menjadi pemimpin negara Barat pertama yang dituduh kejahatan perang oleh ICC terkait perang Israel di Gaza.
ICC mengeluarkan surat penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada pekan lalu. Keputusan ini membuat berbagai negara harus mempertimbangkan langkah hukum apabila Netanyahu mengunjungi wilayah mereka.
1. Dasar argumen kekebalan Netanyahu menurut Prancis
Kementerian Luar Negeri Prancis mendasarkan argumen kekebalannya pada Pasal 98 Statuta Roma. Pasal ini menjamin perlindungan diplomatik bagi pemimpin negara bukan anggota ICC seperti Israel.
"Kekebalan semacam itu berlaku bagi Netanyahu dan menteri terkait lainnya. Hal ini harus dipertimbangkan jika ICC meminta kami menangkap dan menyerahkan mereka," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis, dilansir The Guardian.
Menlu Jean-Noel Barrot menyatakan, Prancis adalah negara yang mematuhi hukum internasional. Namun, ia menggarisbawahi adanya ketentuan khusus terkait kekebalan pemimpin negara dalam statuta ICC.
Menurut Barrot, keputusan akhir akan berada di tangan otoritas peradilan dalam negeri. Prancis menyatakan hubungan bilateral dengan Israel akan terus berlanjut sebagai dua negara demokrasi yang berkomitmen pada aturan hukum.
2. Kritik terhadap posisi Prancis
Sikap Prancis terhadap Netanyahu berbeda dari dukungan penuhnya pada surat penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lalu. Prancis saat itu menyebut keputusan ICC sebagai tonggak bersejarah meski Rusia juga bukan anggota ICC.
Amnesty International Prancis mengecam keras perubahan sikap tersebut.
"Prinsip dasar Statuta ICC menyatakan tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk kepala negara yang diminta ditangkap seperti Vladimir Putin atau Benjamin Netanyahu. ICC telah menegaskan hal ini melalui putusan yang mengikat semua negara anggota," kata kelompok HAM tersebut.
Pemimpin Partai Hijau Prancis, Marine Tondelier, menilai sikap pemerintah bermotif politis. Pernyataan kekebalan diduga bagian dari kesepakatan gencatan senjata Lebanon yang dimediasi Prancis dan Amerika Serikat, dilansir France 24.
ICC sendiri telah memutuskan pada 2019 bahwa Artikel 98 bukan merupakan sumber kekebalan melainkan hanya aturan prosedural. Pengadilan tersebut memutuskan bahwa Mongolia melanggar kewajibannya karena gagal menangkap Putin saat berkunjung ke wilayahnya.
3. Sikap negara lain terkait surat penangkapan Netanyahu
Beberapa anggota ICC mengambil sikap berbeda dari Prancis. Irlandia akan menangkap Netanyahu jika memasuki wilayahnya. Sementara, Italia bergabung dengan Prancis mempertanyakan kelayakan dan legalitas surat penangkapan tersebut.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyatakan negaranya berkewajiban merujuk Netanyahu ke sistem peradilan domestik apabila berkunjung. Namun, ia akan tetap menjalin hubungan dengan Netanyahu.
Israel telah mengumumkan akan mengajukan banding atas surat penangkapan ICC yang mereka sebut tidak berdasar. Kantor Netanyahu menyatakan penolakan banding akan membuktikan kepada sekutu Israel bahwa keputusan ICC bias.
Pengamat menilai Netanyahu kemungkinan besar akan menghindari kunjungan ke Prancis atau negara Eropa lainnya. Sistem peradilan Prancis yang independen membuat nasib hukum Netanyahu sulit diprediksi meski ada pernyataan kekebalan dari pemerintah, dilansir dari New York Times.
