Jakarta, IDN Times - Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengumumkan perubahan fundamental dalam kebijakan strategi luar negeri negaranya. Ia menyebut perubahan didasari dari sebagian besar negara yang mendukung masuknya Kosovo dalam Dewan Eropa (CoE).
Belakangan ini, relasi Serbia-Kosovo kembali memanas terutama setelah boikot pilkada dari warga etnis Serbia di Kosovo bagian utara. Presiden Vucic menyebut bahwa tindakan itu merupakan bentuk pemberontakan.
Vucic tetap belum mengakui Kosovo sebagai negara merdeka. Ia pun menolak masuknya Kosovo dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk dalam CoE.
"Sesuai hasil pemungutan suara kemarin yang menyetujui Kosovo untuk masuk dalam anggota Dewan Eropa, tentu akan ada perubahan fundamental dan nyata dalam kebijakan luar negeri Serbia," tutur Vucic, dilansir BNE Intellinews.
Ia pun berterima kasih kepada enam negara yang menolak masuknya Kosovo dalam Dewan Eropa, meliputi Azerbaijan, Siprus, Georgia, Hungaria, Rumania, dan Spanyol, terutama kepada Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, dalam kasus ini.
"Kami mengapresiasi teman terbaik kami, Hungaria dalam masalah ini. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan kepada kami dan kami harus selalu tahu bahwa negara ini ada untuk kita sebelum lainnya," papar Vucic.
Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic, pada Rabu (26/4/2023), menuding bahwa Statuta CoE sudah dilanggar karena hendak memasukkan entitas yang bukan negara ke dalam anggota.
"Keputusan ini tentu saja menunjukkan ketidakjelasan piagam Dewan Eropa karena ini pertama kalinya adanya sebuah permintaan yang dibuat untuk lahan yang bukan negara dan tidak diakui oleh PBB," kata Dacic, dikutip Euractiv.
Ia pun menyatakan kecamannya kepada Ukraina, yang menunjukkan sikap tidak sesuai dengan situasinya. Sebab, Ukraina justru tidak memilih terkait masuknya Kosovo dalam anggota Dewan Eropa.
"Serbia mengecam pelanggaran integritas teritorial Ukraina dalam segala resolusi dan ketika itu datang pada kami. Mereka undur diri, yang tentu berdampak pada sikap kami kepada negara itu karena kebijakan luar negeri didasarkan pada balas budi," tambahnya.
Selain menentang Ukraina, Serbia juga menyatakan kekecewaannya kepada Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Yunani, Slovakia, dan Moldova yang mengubah sikapnya dengan memilih tidak memberikan suaranya.
"Montenegro seharusnya dapat menunjukkan sedikit rasa hormat untuk masalah kami. Setelah ini, mereka tidak akan dapat menggantungkan lagi kepada suara kami, begitu pula dengan negara-negara yang memilih tidak bersuara," terang Dacic.
Sementara, Belgrade juga menyatakan kekecewaannya kepada Yunani yang selama ini menunjukkan dukungan kepadanya. Namun, dalam kasus ini justru memilih untuk tidak bersuara.
Padahal, Presiden Yunani Katerina Sakellaropoulou sempat menyuarakan konsistensinya untuk mendukung Serbia ketika bertemu dengan Presiden Vucic di Belgrade.