Jakarta, IDN Times – Satu tahun pascakudeta Myanmar, Pemerintah Indonesia mendesak supaya junta tetap menghormati lima poin konsensus, yang merupakan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada April 2021.
“Sebagai keluarga, ASEAN telah mengulurkan bantuan melalui lima poin konsensus. Sangat disayangkan sampai saat ini tidak terdapat kemajuan signifikan terhadap pelaksanaannya,” kata keterangan pers yang dimuat oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Indonesia tetap konsisten sejak awal, yaitu mengutuk perebutan kekuasaan yang inkonstitusional.
Kudeta terjadi pada 1 Februari 2021, ketika junta yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Junta berdalih kudeta adalah suatu keharusan untuk melindungi negara dari krisis politik.
“Menandai 1 tahun pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar, Indonesia mengecam tindakan tersebut."
Indonesia juga berharap militer Myanmar dapat segera menindaklanjuti lima poin konsensus. Pasalnya, Min Aung Hlaing kala itu turut menghadiri KTT ASEAN dan sepakat dengan konsensus tersebut.
Karena dianggap tidak menghormatinya, ASEAN telah membekukan representasi politik Myanmar dalam forum regional.
“Indonesia mendesak agar militer Myanmar dapat segera menindaklanjuti 5 poin konsensus dan segera memberikan akses kepada Utusan Khusus ASEAN untuk dapat memulai kerjanya, sesuai mandat para pemimpin ASEAN,” kata kementerian.
Terakhir, meski komunitas internasional mengasingkan Myanmar, Indonesia berkomitmen akan terus memberikan bantuan dan perhatian demi keselamatan serta kesejahteraan rakyat Myanmar.
Selain itu, Indonesia juga mengapresiasi dukungan masyarakat dunia karena telah mempercayakan mekanisme ASEAN untuk memulihkan situasi di Myanmar.
Sebagai informasi, karena stabilitas dan perdamaian yang tak kunjung hadir di Myanmar, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 1.500 meninggal dunia karena menentang kudeta sejak 1 Februari 2021.