Setelah 15 Tahun, Korea Selatan Stop Radio Propaganda ke Korea Utara

01 Sep 2025, 17:36 WIB

Marcheilla Ariesta

Penjagaan ketat di perbatasan Korea Utara-Selatan. (commons.m.wikimedia.org/Michael Day)

Intinya sih...

Korea Selatan menghentikan siaran radio militer 'Voice of Freedom' ke Korea Utara untuk meredakan ketegangan.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan baru di Seoul yang ingin membuka kembali dialog dengan Pyongyang.
Kim Jong Un dijadwalkan bertemu Xi Jinping dan Vladimir Putin di China sebagai upaya penguatan hubungan Korea Utara dengan sekutu utamanya.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Pemerintah Korea Selatan menghentikan siaran radio militer 'Voice of Freedom' yang ditujukan ke Korea Utara, Senin (1/9/2025). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan dengan Pyongyang.

Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Seoul, keputusan ini menandai pertama kalinya siaran tersebut dihentikan dalam 15 tahun terakhir. Sebelumnya, siaran propaganda itu kembali diluncurkan usai tenggelamnya kapal perang Korea Selatan akibat serangan Korea Utara pada 2010.

'Voice of Freedom' selama ini memuat beragam konten, mulai dari berita tentang rezim Korea Utara, perkembangan ekonomi Korea Selatan, hingga budaya K-pop. Program tersebut dipandang sebagai salah satu alat perang psikologis Seoul terhadap Pyongyang.

1. Langkah untuk kurangi ketegangan

Suasana di sekitar wilayah perbatasan Korea Utara-Korea Selatan. (Pixabay.com/wreindl)

Wakil juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Lee Kyung-ho menegaskan, penghentian siaran radio ini adalah bagian dari paket kebijakan untuk menurunkan ketegangan militer di Semenanjung Korea.

“Sebagai bagian dari langkah-langkah meredakan ketegangan militer antara Selatan dan Utara, Kementerian Pertahanan telah menghentikan siaran Voice of Freedom,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip dari Channel News Asia.

Meski demikian, kedua Korea masih berstatus dalam kondisi perang karena Perang Korea 1950–1953 hanya berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

2. Kebijakan pemerintahan baru di Seoul

Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung. (x.com/대한민국 대통령실)

Sejak menjabat Juni, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sudah lebih dulu mematikan pengeras suara propaganda di perbatasan yang biasa digunakan untuk mengkritik rezim Korea Utara. Langkah itu dianggap sebagai sinyal niat baik untuk membuka kembali dialog.

Lee bahkan mendorong pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk membangun perdamaian di kawasan. Namun hingga kini, Pyongyang menolak tawaran tersebut dan menyatakan tidak berminat berdialog dengan Seoul.

3.Kim Jong Un akan bertemu Xi dan Putin di China

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. (commons.wikimedia.org/Kremlin.ru)

Sementara upaya rekonsiliasi dari Seoul belum membuahkan hasil, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dijadwalkan mengunjungi China pekan ini.

Kim akan menghadiri parade militer di Beijing bersama Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan itu dipandang sebagai bagian dari penguatan hubungan Korea Utara dengan sekutu utamanya, di tengah memburuknya relasi dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Kim ke China menggunakan kereta lapis baja berwarna hijau, yang digunakan saat ke Rusia sebelumnya. Di China, Kim disorot apakah akan berbaur dengan pemimpin dunia lainnya atau tidak.