Setelah 3 Tahun Dibahas, WHO Adopsi Perjanjian Pandemik di WHA 78

Dikutip dari ABC News pada Selasa (20/5/2025), perjanjian tersebut menjamin bahwa negara-negara anggota dapat berbagi sampel virus yang akan menerima tes, obat-obatan dan vaksin. Hingga 20 persen dari produk tersebut akan diberikan kepada WHO untuk memastikan negara-negara miskin memiliki akses terhadap produk tersebut saat pandemi berikutnya melanda.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus telah memuji perjanjian tersebut sebagai hal bersejarah. Menurutnya, ini tanda multilateralisme pada saat banyak negara mengutamakan kepentingan nasional di atas nilai-nilai dan kerja sama bersama.

Dr. Esperance Luvindao, menteri kesehatan Namibia dan ketua komite yang membuka jalan bagi pengesahan mengatakan, pandemi COVID-19 menimbulkan kerugian besar pada nyawa, mata pencaharian, dan ekonomi.

"Kita sebagai negara berdaula, telah memutuskan untuk bergandengan tangan, sebagai satu dunia bersama, sehingga kita dapat melindungi anak-anak, orang tua, pekerja kesehatan garis depan, dan semua orang lainnya dari pandemi berikutnya," kata Luvindao.

"Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita terhadap kemanusiaan," imbuhnya.

Efektivitas perjanjian itu akan diragukan karena Amerika Serikat (AS) tidak ikut campur. Padahal, AS yang menggelontorkan miliaran dolar untuk mempercepat kerja perusahaan farmasi dalam mengembangkan vaksin COVID-19.

Selain itu, negara-negara tidak menghadapi hukuman jika mengabaikannya, masalah umum dalam hukum internasional.

AS, yang secara tradisional merupakan donor utama bagi badan kesehatan PBB, tidak menjadi bagian dari tahap akhir proses perjanjian setelah pemerintahan Trump mengumumkan penarikan AS dari WHO dan pendanaan untuk badan tersebut pada Januari.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin hadir selama tiga hari, pada tanggal 19 sampai 21 Mei 2025. Sementara itu, kegiatan selanjutkan dihadiri delegasi Indonesia yang terdiri dari pejabat Kementerian Kesehatan, Ketua Organisasi Profesi di lingkungan kesehatan, pimpinan rumah sakit di Indonesia dan sejumlah ahli kesehatan akan hadir di puluhan kegiatan lainnya.

Hajatan Majelis Umum Kesehatan Dunia atau World Health Assembly (WHA) digelar untuk ke-78 kalinya tahun ini, mengusung tema, “One World For Health”, atau “Kesehatan Untuk Semua.”

Fokus utama WHA 78 adalah krisis keuangan WHO. Negara-negara Anggota dan Sekretariat WHO harus menyelesaikan kekurangan dana yang signifikan menjelang anggaran program dua tahun berikutnya.

Meskipun pendanaan penuh untuk mandat kerja WHO yang semakin besar telah lama menghadapi tantangan, rencana penarikan diri Amerika Serikat dari organisasi tersebut telah semakin membebani anggaran.

Rencana peningkatan kontribusi wajib anggota sebesar 20 persen yang telah direncanakan selama bertahun-tahun akan diadopsi di WHA 78, yang menawarkan potensi peningkatan—tetapi dalam iklim fiskal yang terbatas, persetujuannya masih belum pasti. Reformasi tata kelola dan kepegawaian yang lebih luas juga akan menjadi agenda.

Topik penting lain di WHA 78 adalah memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi global. Setelah empat tahun, proses yang dipimpin negara anggota untuk menegosiasikan kesepakatan pandemi akan mencapai puncaknya dengan diadopsinya perjanjian internasional, yang disebut sebagai Dana Pandemi atau “Pandemic Fund.”