Beijing, IDN Times - Dalam laporan yang dirilis Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) baru-baru ini tentang Tiongkok, ada tuduhan bahwa pemerintah Komunis telah melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur di Provinsi Xinjiang.
Beijing sendiri membantah tuduhan itu melalui perwakilannya, Hu Lianhe, yang diutus langsung untuk berhadapan dengan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB. Lalu, siapa sebenarnya warga Uighur ini?
Menurut penelitian Council on Foreign Relations, sebagian besar populasi Uighur tinggal di kawasan barat Tiongkok, tepatnya di Provinsi Xinjiang. Diperkirakan ada sekitar 10 juta warga Uighur di wilayah tersebut dan mayoritas memeluk agama Islam. Di seluruh Tiongkok sendiri mereka merupakan kelompok minoritas.
Secara budaya, mereka lebih dekat dengan penduduk di kawasan Asia Tengah seperti Kyrgistan, Kazakhstan serta Mongolia dibandingkan Tiongkok. Sedangkan bahasa mereka mirip sekali dengan bahasa Uzbekistan. Xinjiang sendiri sudah berada di bawah kekuasaan Tiongkok sejak 1949 ketika negara Komunis itu berdiri.
Masyarakat Uighur sebenarnya sudah pernah mendeklarasikan diri sebagai entitas merdeka pada 1944. Hanya saja, tak lama kemudian mereka terpaksa berada di bawah kontrol Tiongkok yang lebih berkuasa. Pada 1990-an, dukungan untuk memisahkan diri dari Tiongkok sempat besar.
Kelompok Uighur di Xinjiang pun melihat Tiongkok sebagai kekuatan kolonial. Di sisi lain, Beijing menegaskan dalam Buku Putih bahwa Provinsi Xinjiang adalah "bagian tak terpisahkan dari Tiongkok bersatu yang multi-etnis" sejak Dinasti Han.
Xinjiang sendiri berkembang cukup pesat dari segi ekonomi. Selain karena perdagangan dan pertaniannya yang baik, kawasan ini juga dekat dengan Jalur Sutra. Pemerintah di Beijing pun mendorong migrasi warga etnis Han ke Xinjiang.
Dikutip dari BBC, pada sensus 2000 populasi etnis Han di Xinjiang mencapai 40 persen. Ini belum termasuk jumlah tentara yang ditugaskan di sana. Perubahan demografis membuat situasi semakin kompleks.
Situasi di Xinjiang sendiri sebenarnya memang kompleks. Namun, tak sedikit yang meyakini bahwa perlakuan pemerintah di Beijing terhadap warga Uighur, serta kelompok minoritas lainnya dilatarbelakangi oleh faktor etnis. Menurut sejumlah aktivis, kegiatan kebudayaan dan keagamaan di Xinjiang selalu mendapat batasan sangat ketat.
Salah satu yang pernah menjadi perhatian internasional adalah larangan memberikan nama bernuansa Islam kepada anak. Tapi di sisi lain, profil presiden Tiongkok, Xi Jinping, terus ditampilkan sebagai sosok penyelamat yang tak tergantikan.
Indoktrinasi ini yang diduga terjadi di sejumlah kamp pendidikan di mana satu juta warga Uighur ditawan. Bekas tawanan, Kayrat Samarkand, mengatakan kepada Washington Post bahwa ia tinggal di asrama dengan 14 laki-laki lainnya. Petugas menggeledah ruangan, lalu memaksa mereka belajar tentang "semangat dari Kongres Partai ke-19".
Pada kongres itu, Xi berkoar-koar tentang dogma politik selama tiga jam. Setelah itu, mereka juga harus menyanyikan lagu-lagu Partai Komunis, termasuk meneriakkan yel-yel "Jayalah Xi Jinping". Samarkand mengaku siapapun yang menolak akan "diborgol tangan dan kakinya selama 12 jam".
Pada pertemuan dengan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB lalu, Tiongkok mengirimkan hingga 50 anggota delegasi. Hu, salah satu perwakilan yang paling keras, mengatakan bahwa: "Warga Xinjiang, termasuk masyarakat Uighur, menikmati hak serta kebebasan yang setara."
"Argumen bahwa satu juta orang Uighur ditawan di pusat-pusat pendidikan benar-benar keliru," kata dia. Namun, Hu kemudian membenarkan bahwa pemerintah memiliki program pendidikan kembali yang ia sebut hanya untuk kelompok ekstremis. Ia sendiri tak mengatakan berapa jumlah orang yang dipaksa mengikuti program tersebut.