Tiongkok Larang Orangtua Beri Nama Islam kepada Anak
Pemerintah daerah Xinjiang, Tiongkok, mengeluarkan kebijakan kontroversial. Mereka melarang para orangtua memberi nama anak mereka dengan nuansa Islami. Otoritas setempat merilis daftar berisi 29 nama yang termasuk dalam larangan tersebut. Nama-nama itu antara lain adalah Muhammad, Jihad, dan Islam.
Larangan itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mereduksi pengaruh agama terhadap masyarakat.
Xinjiang adalah sebuah daerah di Tiongkok bagian barat yang populasinya banyak berasal dari etnis minoritas Uighur. Dikutip dari Bloomberg, pemerintah setempat mengeluarkan larangan tersebut untuk mengurangi pengaruh agama Islam di antara masyarakat Uighur. Mayoritas dari mereka adalah Muslim dan Islam merupakan bagian integral dalam kehidupan dan identitas mereka.
Pemerintah sendiri berkeinginan menjadikan Xinjiang sebagai sebuah daerah yang sekuler. Memang dari segi identitas, masyarakat Islam di Uighur lebih dekat dengan Turki dan Islam Sunni daripada Tiongkok itu sendiri. Hal ini membuat pemerintah khawatir akan ada konflik yang muncul bila perbedaan identitas itu terlalu mencolok.
Pemerintah ingin etnis minoritas Uighur bisa berasimilasi dengan kebudayaan mayoritas di Tiongkok.
Nama-nama Islami seperti Muhammad, Arafat, maupun Jihad sangat lekat dengan pengaruh agama Islam dan sangat asing di Tiongkok. Pemerintah pun terganggu dengan fakta bahwa ada masyarakatnya yang merupakan etnis minoritas dan memiliki kebudayaan berbeda dari yang ada di Tiongkok.
Sejumlah pihak, termasuk Presiden Xi Jinping, meminta pemerintah Xinjiang untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna membuat sekitar 10 juta orang dari etnis Uighur berasimilasi dengan kebudayaan Han yang menjadi mayoritas di Tiongkok.
Tak sedikit yang menyebut telah ada 'Arabisasi' yang berpotensi melahirkan konflik.
Para petinggi di Partai Komunis wilayah Xinjiang mengklaim bahwa aliran Islam radikal telah menginfiltrasi wilayah Asia Tengah -- tak jauh dari Xinjiang -- dan mengakibatkan terjadinya konflik berdarah dengan korban jiwa berjumlah ratusan.
Para pemangku kebijakan garis keras bahkan memprotes sesuatu yang mereka sebut sebagai 'Arabisasi' yang mempengaruhi kehidupan 21 juta pemeluk Muslim di Tiongkok. Tak hanya nama, sejumlah pihak juga menuntut pemerintah untuk melarang pendirian masjid-masjid bergaya Timur Tengah karena kekhawatiran tersebut.
Pemerintah sudah lama berkonflik dengan masyarakat Uighur.
Sudah bukan rahasia bila pemerintah Tiongkok sangat paranoid akan ada daerah di bawah kekuasaannya yang memilih melepaskan diri. Oleh karena itu, perbedaan cara hidup satu kelompok minoritas dengan kelompok mayoritas bisa dikategorikan sebagai ancaman.
Pemerintah sendiri telah lama berkonflik dengan warga dari etnis Uighur. Para aktivis HAM berkata bahwa pemerintah semakin membatasi aktivitas budaya dan keagamaan Uighur yang sarat dengan nuansa Islami. Misalnya, pada 2013 pemerintah mengkriminalisasi apa yang mereka sebut dengan aktivitas keagamaan ilegal dan separatisme.
Faktor ekonomi juga mempengaruhi cara pandang etnis Uighur terhadap pemerintah. Beragam program pengembangan ekonomi memang menyejahterakan warga di kota-kota besar di Xinjiang. Ini menarik minat anak-anak muda berbakat dari etnis Han untuk bermigrasi ke sana. Minoritas Uighur yang tertinggal dari segi kemampuan pun geram dan menuduh pemerintah mengistimewakan etnis Han.
