Sidik Pelanggaran HAM, PBB Imbau Rusia-Ukraina Hormati Warga Sipil

23 Apr 2022, 22:02 WIB

Ilustrasi bendera PBB. (pixabay.com/padrinan)

Jakarta, IDN Times - Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, menyatakan bahwa pihaknya telah semakin banyak menemukan bukti terkait kejahatan perang di Ukraina. Bachelet menambahkan bahwa penyidik sedang berusaha menggali informasi lebih rinci terkait dugaan pelanggaran HAM pada warga sipil, dilansir dari ABC News.

“Selama delapan minggu ini, hukum humaniter internasional tidak hanya diabaikan tetapi tampaknya disingkirkan. Hingga saat ini, kami berusaha merinci kisah horor tentang pelanggaran yang dilakukan terhadap warga sipil," kata Bachelet pada Jumat (22/4/2022).

“Pertama dan terpenting, perang yang tidak masuk akal ini harus dihentikan. Tetapi karena pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, sangat penting bahwa semua pihak dalam konflik memberikan instruksi yang jelas kepada para pejuang mereka untuk secara ketat menghormati hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional,” tambahnya.

1. PBB sebut Rusia dan Ukraina langgar hak warga sipil

Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan di situsnya, Komisaris HAM PBB menyebut pasukan Rusia telah melakukan tindakan-tindakan yang menjurus ke kejahatan perang. Rusia disebut menembaki dan membom daerah-daerah berpenduduk, membunuh warga sipil serta menyerang berbagai infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah.

Selain Rusia, pasukan Ukraina juga tercatat melakukan berbagai pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Serangan pasukan Ukraina kerap kali malah menyasar ke fasilitas publik dan menyebabkan korban sipil.

PBB melaporkan sejak awal invasi pada 24 Februari hingga 20 April ada 5.264 warga sipil yang menjadi korban perang di Ukraina. Sebanyak 2.345 di antaranya tewas dan 2.919 lainnya terluka.

Dari jumlah tersebut, sebesar 92,3 persen tercatat di wilayah yang dikuasai pemerintah Ukraina dan 7,7 persen di wilayah Donetsk dan Luhansk yang dikendalikan oleh angkatan bersenjata Rusia dan kelompok-kelompok afiliasinya, dilansir.

"Kami tahu jumlah sebenarnya akan jauh lebih tinggi karena kengerian yang ditimbulkan di daerah pertempuran sengit, seperti Mariupol, terungkap," kata Bachelet, dilansir dari Reuters.

2. PBB terima banyak laporan pelanggaran

Pada 9 April, kunjungan petugas hak asasi manusia PBB ke Bucha melaporkan sekitar 50 warga sipil ditemukan tewas diduga akibat dieksekusi. PBB juga telah menerima lebih dari 300 laporan pembunuhan warga sipil di sekitar daerah yang sebelumnya sempat diduduki pasukan Rusia seperti Kiev, Chernihiv, Kharkiv dan Sumy.

Sekitar 3000 orang warga sipil juga dilaporkan tewas karena tidak mendapat perawatan medis yang mumpuni akibat hancurnya berbagai fasilitas kesehatan. Saat ini, PBB berusaha menyelidiki sekitar 75 tuduhan kekerasan seksual oleh pasukan Rusia, dilansir dari ABC News.

Pihak Ukraina juga diduga telah melakukan penahanan secara sewenang-wenang terhadap warga sipil. PBB mengklaim menerima beberapa laporan warga yang kehilangan kerabatnya. Mereka khawatir kerabat mereka menerima perlakuan yang buruk atau bahkan penyiksaan untuk dipaksa patuh.

3. Rusia dan Ukraina dihimbau agar hormati HAM warga sipil

Ravina Shamdasani, juru bicara Badan HAM PBB, menyampaikan pesannya bagi kedua belah pihak agar menghormati hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional.

"Ini berarti membedakan antara objek sipil dan militer," kata Shamdasani. "Artinya tidak menargetkan atau dengan sengaja membunuh warga sipil. Artinya tidak melakukan kekerasan seksual. Warga, termasuk tawanan perang, tidak boleh disiksa. Warga sipil, tawanan, dan lainnya harus diperlakukan secara manusiawi." tambahnya, dilansir dari VOA NEWS.

Ketika ditanya tentang tuduhan genosida, Shamdasani mengatakan pihaknya belum menemukan informasi untuk mendukung hal itu. Ia menambahkan bahwa tuduhan tersebut akan diputuskan oleh pangadilan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.