Singapura Siap Akui Palestina, tapi Ada Syaratnya?

02 Jul 2024, 15:51 WIB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. (IDN Times/Sonya Michaella)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengatakan, Singapura pada prinsipnya siap mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun, jika Palestina tak lagi berpihak pada terorisme dan menerima hak serta keberadaan Israel.

Vivian memaparkan, hal ini di depan parlemen Singapura ketika ditanya tentang bantuan Singapura untuk Palestina.

“Mei tahun ini juga kami menyetujui resolusi yang menyatakan dukungan bagi keanggotaan Palestina di PBB setelah pertimbangan yang sangat hati-hati,” kata Vivian, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (2/7/2024).

1. Singapura dorong solusi dua negara

Sementara itu, Vivian menegaskan, Singapura sangat mendorong adanya perdamaian dan solusi dua negara.

“Hal ini mencerminkan harapan kami mendorong Israel dan Palestina melanjutkan perundingan langsung menuju solusi dua negara, namun kenyataannya perundingan tersebut semakin suram,” ucap dia.

“Keputusan (dorong Palestina jadi anggota PBB) ini juga sejalan dengan dukungan Singapura yang konsisten terhadap prinsip-prinsip hukum internasional,” ujar Vivian.

2. Bakal akui Palestina pada waktu yang tepat

Ilustrasi Negara Palestina (pixabay/safary248)

Vivian kembali menegaskan, Singapura pada saatnya nanti akan mengakui kedaulatan Palestina.

“Pemungutan suara di Majelis Umum PBB soal Palestina berarti para prinsipnya kami akan siap mengakui Palestina. Kami akan melakukan langkah ini pada waktu yang tepat,” ucap Vivian.

“Pertimbangan utama kami adalah langkah kami ini, sekali lagi, akan membantu kemajuan menuju perdamaian dan solusi dua negara,” kata dia.

3. Solusi dua negara adalah jalan satu-satunya bagi Israel dan Palestina

Ilustrasi bendera Palestina (pexels.com/Şeyma D)

Vivian menjabarkan, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang layak bagi Israel dan Palestina berdamai untuk mencapai solusi konflik yang komprehensif, adil, dan langgeng.

“Secara khusus, perlu ada pemerintahan Palestina yang efektif, yang menerima hak keberadaan Israel dan dengan tegas menolak terorisme,” beber Vivian.

“Kedua pihak punya hak yang sah, dan kedua bangsa punya hak untuk hidup damai dan bermartabat serta hidup dalam situasi aman,” katanya.