Situasi Kian Mencekam, Dubes RI Imbau WNI Tinggalkan Myanmar

04 Mar 2021, 22:02 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Duta Besar RI di Myanmar, Izha Fabri, mengimbau agar WNI yang tak memiliki keperluan yang mendesak untuk segera kembali ke Tanah Air. Imbauan ini dikeluarkan usai utusan khusus PBB di Myanmar menyampaikan 54 orang telah tewas terbunuh sejak kudeta dilakukan junta militer pada 1 Februari 2021 lalu.

Bahkan, dengan situasi yang berkembang saat ini, KBRI di Myanmar sudah memberlakukan status siaga II.

"Memperhatikan perkembangan situasi terakhir dan sesuai rencana kontijensi, maka KBRI sampaikan bagi WNI beserta keluarganya yang tidak memiliki keperluan dan pekerjaan yang esensial dapat mempertimbangkan kembali ke tanah air," ujar Izha melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Kamis (4/3/2021).

Saat ini, kata Izha, masih ada penerbangan yang tersedia menuju ke Indonesia. KBRI juga sudah menyampaikan agar WNI tetap tenang dan berdiam diri di rumah masing-masing.

"Sebaiknya tidak bepergian termasuk ke tempat kerja bila tidak ada keperluan yang sangat mendesak," tutur dia lagi.

Berapa jumlah WNI yang ada di Myanmar saat ini?

1. Ada 500 WNI yang bermukim di Myanmar

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Data dari Direktorat Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu, ada 500 WNI yang kini bermukim di Myanmar. Direktur PWNI, Judha Nugraha mengatakan kondisi mereka dalam keadaan baik dan aman.

"Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen dan ABK," ujar Judha melalui keterangan tertulis pada 1 Februari 2021 lalu.

KBRI, kata Judha, sudah mengimbau WNI dan menghubungi simpul komunitas masyarakat Indonesia di Myanmar. "Kami mengimbau agar mereka tetap tenang dan menghubungi hotline KBRI bila menghadapi masalah," tutur diplomat senior itu.

Ia juga menyebut belum ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan evakuasi WNI.

2. Total 54 orang di Myanmar tewas sejak militer lakukan kudeta

Default Image IDN

Sementara, menurut Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) di PBB, Michelle Bachelet, pada Rabu kemarin sudah ada 38 orang yang tewas dalam aksi unjuk rasa memprotes kudeta yang dilakukan junta militer. Namun, angka total orang yang tewas sudah mencapai 54 jiwa bila dihitung sejak 1 Februari 2021 lalu.

Kantor berita Reuters, Kamis (4/3/2021) juga mencatat lebih dari 1.700 orang telah ditahan, termasuk di dalamnya 29 jurnalis. Bachelet telah menyerukan kepada junta militer agar berhenti menggunakan tindak kekerasan dalam menghadapi aksi protes demonstran.

"Militer Myanmar harus berhenti membunuh dan membui para demonstran," ujar Bachelet dalam keterangan tertulisnya.

Sementara, para aktivis menolak kembali dipimpin oleh rezim militer. Mereka juga menuntut agar Aung Sang Suu Kyi dibebaskan serta mengakui hasil pemilu November 2020 lalu.

"Kami tahu bahwa kami dapat dengan mudah ditembak dan dibunuh dengan peluru tajam. Tapi, tetap saja hal itu tak bermakna apapun, bila harus hidup di bawah rezim junta," ujar seorang aktivis, Maung Saungkha kepada Reuters.

3. Menlu Retno sempat meminta agar Myanmar tak gunakan kekerasan hadapi demonstran

Ilustrasi Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (IDN Times/Fitang Budhi Aditia)

Sementara, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyerukan agar aparat militer di Myanmar tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi pendemo. Sehingga, tidak perlu lagi jatuh korban jiwa.

"Indonesia menyerukan agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri guna menghindari lebih banyak korban jatuh. Serta mencegah situasi tidak semakin buruk," tulis Kemenlu dalam pernyataan resmi pada 28 Februari 2021 lalu.

Kemenlu mengatakan Indonesia sangat prihatin atas meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah memakan korban jiwa. "Ucapan duka cita dan bela sungkawa yang mendalam kepada korban dan keluarganya," tulis mereka lagi.

Namun, pernyataan itu justru menimbulkan kritik di dalam negeri. Pemerintah dianggap tidak bercermin terhadap cara aparat kepolisian dalam menghadapi aksi demonstrasi di tanah air. Sebab, dalam beberapa aksi demonstrasi di dalam negeri, juga menimbulkan korban jiwa.