Buntut Kudeta Militer, Perusahaan Asing Ramai-ramai Tinggalkan Myanmar
Jakarta, IDN Times – Kudeta yang dilakukan militer Myanmar sejak 1 Februari 2021 membawa dampak buruk bagi ekonomi negara tersebut.
Menurut ALTSEAN-BURMA, lembaga yang mengkampanyekan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di kawasan ASEAN dengan fokus khusus di Burma, akibat kudeta yang terjadi banyak pebisnis memutuskan hubungan dengan Myanmar.
“Kudeta dan tindakan keras junta terhadap perbedaan pendapat telah secara dramatis mempengaruhi lingkungan ekonomi dan bisnis Burma,” kata lembaga tersebut dalam laporan yang dirilis Senin (1/3/2021).
1. Sikap junta merugikan ekonomi
Militer Myanmar, Tatmadaw, telah melakukan berbagai upaya untuk menekan perbedaan pendapat di negara tersebut di tengah demo yang terjadi selama tiga pekan terakhir. Salah satu upaya itu adalah dengan memutus jaringan internet mulai dini hari pukul 1 sampai jam 9 pagi dan juga mulai pukul 8 malam sampai 4 pagi.
Akibatnya banyak kegiatan bisnis terganggu, salah satunya adalah bisnis perbankan. Pada 1 Maret, Bank Sentral Myanmar mengumumkan penarikan ATM akan dibatasi hingga MMK 500 ribu per hari (354 dolar Amerika) untuk individu, dan MMK 20 juta (14.165 dolar Amerika) per minggu untuk organisasi.
Staf berbagai bank juga dilaporkan banyak yang mengajukan pengunduran diri untuk memprotes kudeta.
“Sebagian besar bank terpaksa menutup cabangnya sejak kudeta karena mereka kekurangan staf untuk berbagai fungsi mulai dari menghitung uang hingga menyediakan layanan penggajian kepada perusahaan,” demikian pernyataan lembaga tersebut.
Gangguan pada sistem keuangan negara juga terjadi. Pada 1 Februari, Tatmadaw menangkap tokoh utama dalam sistem keuangan Burma. Junta menahan setidaknya tiga wakil gubernur Bank Sentral Myanmar, termasuk Bo Bo Nge, yang masih ditahan; dan Sean Turnell, warga Australia yang merupakan penasihat ekonomi Aung San Suu Kyi.
Militer juga mengganti Menteri Perencanaan, Keuangan dan Industri, memberhentikan tiga wakil menteri, dan dalam minggu ini menahan dua wakil menteri tersebut.
2. Perusahaan asing tinggalkan Myanmar
Perusahaan-perusahaan asing dan mitra korporat juga mulai menjauhkan diri dari Tatmadaw setelah kudeta terjadi. Bahkan banyak dari mereka yang menghentikan investasi mereka. Pada 5 Februari, perusahaan bir Jepang Kirin memutuskan hubungan dengan konglomerat Tatmadaw, Myanma Economic Holdings Public Company Limited (MEHL).
Raksasa energi Australia Woodside juga mengumumkan bahwa mereka sedang meninjau semua keputusannya dan akan mendemobilisasi operasi lepas pantainya. Raksasa baja Korea POSCO, yang merupakan mitra usaha patungan dengan MEHL, mengatakan pada 5 Februari bahwa mereka akan menangguhkan semua pembayaran dividen kepada MEHL sampai ada konfirmasi bahwa pembayaran tersebut tidak terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Pengembang real estat industri Thailand, Amata Corporation, juga menangguhkan investasinya sebesar THB 140 juta di Yangon, dan pabrikan mobil Jepang Suzuki menghentikan operasinya di dua pabrik di Burma yang memproduksi 13.300 mobil pada tahun 2019.
HAECO, yang dimiliki oleh Swire Group, perusahaan induk Cathay Pacific, mengumumkan akan mengakhiri kontraknya dengan Aero Sofi untuk renovasi Airbus A300 milik Angkatan Udara Myanmar. Pengusaha Singapura Lim Kaling turut mengumumkan akan melepaskan sahamnya di pabrik rokok yang terkait dengan Tatmadaw, Virginia Tobacco Company.
Selain itu, perusahaan Singapura TRD Consulting juga mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menjual produk antidrone kepada polisi Burma yang dikendalikan oleh Tatmadaw sampai masyarakat yang sah terbentuk kembali.
Berbagai perusahaan pakaian dan perusahaan pembayaran yang berbasis di Singapura, Coda, juga telah menonaktifkan Mytel, operator telekomunikasi yang terhubung dengan Tatmadaw, dari platformnya. Hal ini membuat pelanggan Mytel tidak bisa melakukan pembelian menggunakan layanan Coda lagi.
3. Perusahaan dunia mengecam kudeta
Aksi protes oleh perusahaan-perusahaan dunia tidak hanya dilakukan dengan memutuskan bisnis ataupun menarik investasi, tapi juga melayangkan kecaman secara terbuka.
Anggota Action, Collaboration, Transformation (ACT) yang mencakup merek ritel global yang bersumber dari Burma dan serikat pekerja global misalnya. Lembaga ini telah mengutuk kudeta tersebut dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul secara damai.
Pada 26 Februari, Bursa Efek Singapura (SGX) mengarahkan Emerging Towns and Cities Singapore Co. Ltd. untuk membuktikan bahwa proyek Golden City di Burma tidak berkontribusi pada kejahatan, agar tetap bisa diperdagangkan di bursa.
Sebelumnya pada 2 Februari, Bank Pembangunan Asia (ADB) juga menyatakan keprihatinannya secara terbuka.
“(Kami) sangat prihatin tentang situasi saat ini di Myanmar, yang dapat menyebabkan kemunduran serius bagi transisi dan prospek pembangunan negara,” kata lembaga itu.
Pada 25 Februari, Bank Dunia mengumumkan mereka telah menahan pencairan dana untuk semua proyek yang sedang berjalan, dan tidak akan memproses permohonan penarikan yang diterima pada atau setelah 1 Februari.
Pernyataan ini dikeluarkan setelah lembaga ini menerima surat dari lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil di dalam dan di luar Burma pada 17 Februari.
Surat itu menyerukan kepada Lembaga keuangan internasional (IFI) untuk segera membekukan pinjaman dan bantuan keuangan lainnya ke negara tersebut, yang berjumlah sekitar 11 miliar dolar AS.
Surat itu juga meminta agar IFI menarik kembali pinjaman yang terkait dengan perusahaan milik junta dan militer, dan meninjau kembali keterlibatannya untuk memastikan mereka tidak menguntungkan junta yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta 1 Februari.
