Sudan Akhiri Hubungan Diplomatik dengan UEA

07 Mei 2025, 14:41 WIB

peta Sudan (pexels.com/Lara Jameson)

Jakarta, IDN Times - Sudan mengakhiri hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) pada Selasa (6/5/2025) dan menarik kembali staf kedutaannya dari Abu Dhabi.

Dalam sebuah pernyataan, Dewan Keamanan dan Pertahanan menyatakan UEA sebagai negara agresor, dan menuduh negara Teluk tersebut mendukung pasukan paramiliter Rapid Support Force (RSF) dalam perang sipil di Sudan. UEA sendiri telah berulang kali membantah bahwa mereka memberikan dukungan finansial, militer dan politik kepada RSF

“Seluruh dunia telah menyaksikan, selama lebih dari dua tahun, kejahatan agresi terhadap kedaulatan Sudan, integritas wilayah, dan keamanan warga negaranya yang dilakukan oleh UEA,” kata dewan tersebut, dikutip dari Anadolu.

1. ICJ tolak gugatan Sudan terhadap UEA atas kasus genosida

Keputusan tersebut diambil sehari setelah Mahkamah Internasional (ICJ) menolak gugatan Sudan yang menuduh Abu Dhabi terlibat dalam genosida di provinsi Darfur barat. Pengadilan memutuskan bahwa kasus itu tidak dapat dilanjutkan karena UEA telah memilih untuk tidak terikat pada Pasal 9 Konvensi Genosida, yang berarti negara tersebut tidak dapat dituntut oleh negara lain atas tuduhan genosida.

Reem Ketait, wakil asisten menteri urusan politik UEA, menyebut keputusan pengadilan sudah jelas dan tegas.

“Komunitas internasional harus segera fokus pada upaya mengakhiri perang yang menghancurkan ini dan mendukung rakyat Sudan, serta memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau semua yang membutuhkan,” ujarnya, dikutip dari BBC.

Baik militer Sudan maupun RSF sama-sama dituduh melakukan kejahatan perang.

2. Port Sudan diserang selama 3 hari berturut-turut

Sementara itu, serangan drone telah menghantam bandara internasional, pembangkit listrik utama, dan sebuah hotel di Port Sudan selama 3 hari terakhir. Militer Sudan menuduh RSF bertanggung jawab atas serangan tersebut, namun kelompok paramiliter itu sejauh ini belum memberikan komentar apapun.

Akibat serangan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa menghentikan penerbangan bantuan ke Port Sudan untuk sementara waktu, namun operasi bantuan reguler tetap berlanjut.

“Tidak ada kantor, properti, atau gudang kami yang terdampak, dan kami tetap menjalankan operasi seperti biasa,” kata wakil juru bicara PBB, Farhan Haq.

Sebelum serangan baru-baru ini, Port Sudan terhindar dari pengeboman dan dianggap sebagai salah satu tempat teraman di negara tersebut. Uni Afrika telah memperingatkan bahwa serangan terhadap kota itu merupakan eskalasi berbahaya dan ancaman langsung terhadap nyawa warga sipil, akses kemanusiaan, serta stabilitas kawasan tersebut.

3. Lebih dari setengah penduduk Sudan butuh bantuan

Perang sipil di Sudan meletus pada April 2023 setelah militer dan RSF terlibat dalam perebutan kekuasaan menjelang rencana transisi ke pemerintahan sipil. Konflik tersebut telah menyebabkan ribuan orang tewas, memaksa jutaan penduduk mengungsi dan menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

PBB melaporkan bahwa lebih dari setengah dari 46 juta penduduk Sudan kini membutuhkan bantuan darurat, sementara bencana kelaparan telah melanda sejumlah wilayah, termasuk Darfur.

Perang ini juga telah membagi negara itu menjadi dua bagian, dengan militer menguasai wilayah utara dan timur, sementara RSF mengontrol sebagian besar Darfur dan beberapa wilayah selatan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.