Jakarta, IDN Times - Negara bagian Darfur Tengah di Sudan, pada Minggu (13/11/2022) malam, mengumumkan keadaan darurat selama satu bulan setelah terjadi konflik antarsuku yang mengakibatkan 24 orang tewas dan 41 orang lainnya luka-luka.
Pihak mediator yang ingin menyelesaikan konflik itu diserang oleh orang-orang bersenjata dari suku yang berselisih karena dituduh memihak salah satu suku.
Melansir Africa News, Gubernur Darfur Tengah Saad Adam Babiker menyampaikan keadaan darurat perlu diberlakukan karena kedua pihak yang berkonflik menembakan peluru tajam ke komisi rekonsiliasi yang berusaha menyelesaikan konflik.
Deklarasi darurat itu membuat pertemuan di wilayah yang berselisih dilarang.
Konflik suku yang terjadi mulai meletus pada pekan lalu, yang melibatkan antara suku Arab Misseriya dan suku Aulad Rached di desa-desa dekat Zalingei, ibu kota Darfur Tengah di Sudan bagian barat. Menurut, seorang pemimpin suku Misseriya konflik itu terjadi setelah adanya moped dicuri.
Pertempuran antarsuku itu dilaporkan sampai saat ini masih terus terjadi.
"Rumah-rumah telah dibakar dan situasinya masih di luar kendali meskipun pasukan pemerintah dikirim," kata seorang pembesar dari suku Aulad Rached.
Melansir VOA News, deklarasi darurat yang melarang semua pertemuan publik, acara, dan kegiatan tanpa izin, juga diberlakukan pada pekan lalu di negara negara bagian Blue Nile setelah bentrokan antarsuku menewaskan lebih dari 200 orang.
Pengumuman keadaan darurat yang disampaikan oleh Gubernur Ahmed Al Omda Badi itu juga melarang pemblokiran jalan umum, perambahan pada properti publik dan pribadi, dan mengedarkan konten yang menyerukan diskriminasi di antara warga berdasarkan etnis, di antara kegiatan lainnya.
Konflik suku sudah sering terjadi di Sudan dan semakin meningkat sejak kudeta oleh panglima militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhane pada Oktober 2021. Hal itu karena kekosongan keamanan yang diciptakan oleh kudeta tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan konflik yang terjadi sepanjang tahun ini telah membunuh lebih dari 800 orang dan membuat lebih dari 265 ribu orang harus mengungsi.
Wilayah Darfur telah sejak lama mengalami kekerasan, terutama suku yang bersaing. Kekerasan tersebut antara lain disebabkan oleh sengketa wilayah dan kesulitan akses air.
Perang di Darfur pada 2003, antara rezim mayoritas Arab Omar al-Bashir dan pemberontak dari etnis minoritas yang mengklaim mengalami diskriminasi telah menyebabkan sedikitnya 300 ribu orang tewas dan 2,5 juta orang terpaksa mengungsi, sebagian besar terjadi pada tahun-tahun awal konflik.
Saat ini Bashir berada di penjara setelah pemerintahannya digulingkan pada 2019 di bawah tekanan orang-orang yang turun ke jalan dan tentara.