Sugiono Ungkap Alasan Prabowo Sampaikan Duka soal Iran Lewat Surat

05 Mar 2026, 09:41 WIB

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi pada Rabu (4/3/2026). (Dokumentasi Kementerian Luar Negeri)

Intinya Sih

Pemerintah Indonesia menuai sorotan setelah Presiden Prabowo menyampaikan duka atas wafatnya pemimpin Iran lewat surat resmi, yang dinilai publik kurang terbuka dan tidak disertai kecaman terhadap agresi militer.
Menlu Sugiono menegaskan penyampaian belasungkawa melalui surat adalah langkah diplomatik sah, sekaligus menekankan pentingnya de-eskalasi konflik di Timur Tengah serta penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.
Publik mengkritik sikap lembek Kemlu RI dan menilai usulan Prabowo menjadi mediator konflik Iran–AS–Israel kurang realistis, sementara tokoh seperti Jusuf Kalla mempertanyakan posisi setara Indonesia dalam mediasi global.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia menuai sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto memilih menyampaikan duka atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, melalui surat resmi, bukan pernyataan terbuka.

Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dan diserahkan melalui Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menilai penyampaian belasungkawa melalui surat merupakan cara yang sah dan resmi dalam diplomasi.

Publik sebelumnya berharap pemerintah menyampaikan sikap secara terbuka melalui media sosial atau pidato resmi presiden, sekaligus mengecam agresi militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.

Sugiono menegaskan, dalam praktik diplomatik, berbagai saluran komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan pesan resmi negara.

"Ya, kan kita menyampaikan rasa duka itu bisa lewat apa aja ya. Bisa lewat media apa aja. Saya kira ya media surat lebih resmi ya," ujar Sugiono di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan pada Rabu malam (4/3/2026).

Sugiono hadir di lokasi tersebut mewakili Presiden Prabowo yang berhalangan menghadiri acara buka puasa Partai Demokrat.

1. Indonesia menginginkan adanya de-eskalasi konflik di Timur Tengah

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Pemerintah Indonesia menegaskan sikapnya terhadap meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Menurut Sugiono, Indonesia mendorong penurunan eskalasi konflik agar situasi kawasan segera mereda.

Ia menilai konflik yang terus membesar berpotensi menimbulkan dampak global yang serius.

"Kami menginginkan ada de-eskalasi. Kemudian situasi mereda dan juga kami sudah sampaikan bahwa kami menyesali gagalnya perundingan yang kemudian menyebabkan situasi yang terjadi," ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

Sugiono juga menekankan pentingnya seluruh negara menghormati prinsip kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Menurut dia, skenario terburuk dari konflik tersebut adalah meluasnya keterlibatan negara lain di kawasan.

"Risiko paling buruk adalah terjadinya eskalasi yang lebih besar yang melibatkan lebih banyak negara gitu. Itu risikonya," katanya.

2. Kemlu dikritik karena tak mengecam agresi militer Israel dan AS ke Iran

Ilustrasi gedung Kementerian Luar Negeri di Pejambon, Jakarta Pusat. (IDN Times/Sonya Michaella)

Sementara, instansi yang dipimpin Sugiono, Kementerian Luar Negeri Kementerian (Kemlu) RI dikritik luas oleh publik tanah air lantaran pernyataannya dianggap lembek. Dalam keterangannya di media sosial, Kemlu RI tidak menuliskan kata "kecaman."

Diksi yang dipakai Kemlu RI adalah "sangat menyesalkan perundingan antara AS dan Iran yang berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah." Bahkan, dalam keterangannya, Kemlu tidak menulis situasi di kawasan Timur Tengah memburuk karena bermula agresi militer dari Israel.

"Peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan, serta perdamaian dan keamanan dunia," demikian tulis Kemlu pada Sabtu, 28 Februari 2026.

Padahal, berdasarkan pengakuan Menteri Luar Negeri Iran, Oman Badr bin Hamad Al Busaidi, dari negosiasi antara AS dan Iran di Jenewa, Swiss, pada Kamis, 26 Februari 2026, telah tercapai kesepakatan yang signifikan. Dikutip dari stasiun berita CBS News, Iran sudah bersedia tidak menyimpan uranium yang diperkaya agar bisa membangun senjata nuklir.

Oman menjadi pihak ketiga yang disepakati Iran dan AS untuk menjadi mediator, namun tiba-tiba pada Sabtu, 28 Februari 2026, Israel melakukan agresi militer ke Iran, usai permintaan menghapus uranium dituruti.

Adapun, cuitan Kemlu RI sudah mendapat 2,8 juta views. Respons dari publik terhadap cuitan Kemlu mayoritas berisi kemarahan.

"Negara kok lembek, mengutuk pun gak berani. Kalau cuma menyesal mah orang ketiduran juga bisa," tulis warganet yang dikutip hari ini.

"Loe mending keluar dari BoP kalau memang masih punya secuil integritas," kata warganet lain.

"Statement ngambang. Gak ada tegas-tegasnya. Cuma nyesel. Nyesel itu mah karena sudah gabung BoP," timpal warganet.

3. Usulan Prabowo jadi mediator konflik Iran vs AS-Israel dinilai tak masuk akal

Presiden Prabowo Subianto ketika mengikuti pertemuan dengan para pengusaha Amerika Serikat (AS) di Washington DC pada Rabu, 18 Februari 2026. (www.instagram.com/@presidenrepublikindonesia)

Pernyataan Kemlu juga memunculkan polemik baru. Pemerintah menyebut Presiden Prabowo siap berkunjung ke Teheran untuk menjadi mediator konflik antara Iran dan blok Amerika Serikat–Israel, jika disetujui kedua pihak.

Sontak ide itu menuai kritik dari masyarakat Indonesia. Apalagi ia baru kembali ke Indonesia usai melakukan lawatan ke sejumlah negara pada 16-27 Februari 2026.

Prabowo pun sempat mengunjungi dua negara Timur Tengah yang turut menjadi sasaran serangan balasan Iran, yakni Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA). Keduanya jadi sasaran serangan balasan karena menjadi tempat pangkalan militer AS.

Warganet menilai Prabowo tak memiliki kemampuan mumpuni untuk menjadi mediator antara pihak yang berkonflik tersebut.

"Min, kalau condemning invasi AS dan Israel ke Iran saja gak bisa kita state dengan jelas, sebaiknya presiden ditahan gak usah cawe-cawe mau bertolak ke Tehran untuk memediasi segala. Salah ngomong malah bahaya," kata warganet.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf "JK" Kalla pun mengapresiasi usulan Prabowo untuk mendamaikan pihak yang tengah bertikai. Tetapi, menurutnya, posisi Indonesia bukan negara yang setara dengan AS. Hal itu sudah terlihat ketika penandatanganan perjanjian dagang tarif resiprokal.

"Itu saja kita tidak setara (dengan) Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini, dalam hal perundingan seperti itu?" tanya pria yang akrab disapa JK itu di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.

JK menilai kondisi geopolitik global ditentukan langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat.