Susunan Kabinet Baru Disusun, PM Prancis Langsung Mundur

06 Okt 2025, 17:30 WIB

PM Prancis, Sébastien Lecornu. (U.S. Secretary of Defense, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Kabinet baru Lecornu tuai kritik tajam dari oposisi, menyebabkan kekecewaan dan ketegangan politik di Prancis.
Krisis anggaran mengancam pemerintahan Lecornu, dengan defisit anggaran 5,8% dari PDB dan utang publik mencapai 115% dari PDB.
Krisis politik dan masalah anggaran menjadi akar masalah utama di Prancis, memicu pergantian perdana menteri yang rapuh di bawah pemerintahan Macron.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu resmi mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Emmanuel Macron pada Senin (6/10/2025) waktu setempat. Langkah ini diambil hanya beberapa jam setelah ia mengumumkan susunan kabinet baru yang langsung menuai gelombang kritik dari berbagai pihak.

Media lokal BFM TV melaporkan, Macron menerima pengunduran diri tersebut, dan kantor kepresidenan Elysee kini tengah meninjau langkah politik selanjutnya untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Lecornu sebelumnya diangkat sebagai perdana menteri pada September lalu, setelah Francois Bayrou kehilangan dukungan parlemen dalam pemungutan suara tidak percaya. Namun, keputusan Lecornu mempertahankan sebagian besar anggota kabinet lama disebut memperburuk situasi politik di Paris.

Langkahnya yang dianggap tidak membawa perubahan nyata membuat partai oposisi menuding pemerintahan Macron-Lecornu sebagai simbol “kebuntuan politik” yang kian dalam di Prancis.

1. Kabinet baru langsung tuai kritik dari oposisi

Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Sebastien Lecornu. (x.com/Sébastien Lecornu)

Kabinet baru Lecornu sebenarnya baru diumumkan pada Senin pagi, namun dalam hitungan jam sudah menjadi sasaran kritik tajam dari berbagai pihak oposisi. Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen menyebut keputusan Macron dan Lecornu untuk mempertahankan wajah lama sebagai pilihan yang menyedihkan.

“Menjaga kabinet yang sama, ditambah orang yang telah menghancurkan ekonomi Prancis, adalah keputusan yang menyedihkan,” tulis Le Pen di platform X, dikutip dari Anadolu.

Kritik serupa datang dari pemimpin Partai Hijau, Marine Tondelier, yang menilai pemerintahan Macron menunjukkan penghinaan baru terhadap demokrasi. Sementara itu, Boris Vallaud, ketua kelompok Sosialis di parlemen mengatakan, “Kekeras-kepalaan pemerintah hanya semakin menjerumuskan negara ke dalam kekacauan."

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau juga mengumumkan pembentukan komite strategis dari partainya, Republikans, untuk menanggapi situasi politik baru yang muncul akibat perubahan kabinet tersebut.

2. Krisis anggaran ancam pemerintahan Lecornu

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ketika mengajak Menhan Prancis Sebastien Lecornu naik Maung MV3 Komando VVIP. (Dokumentasi Kementerian Pertahanan)

Dalam kabinet barunya, Lecornu menunjuk Roland Lescure sebagai Menteri Keuangan menggantikan Eric Lombard, sementara mantan Menteri Keuangan Bruno Le Maire kembali masuk kabinet sebagai Menteri Pertahanan.

Beberapa wajah baru muncul, seperti Eric Woerth yang menangani urusan teritorial dan desentralisasi, Naima Moutchou yang bertanggung jawab atas transformasi publik dan teknologi digital, serta Mathieu Lefevre sebagai Menteri Hubungan dengan Parlemen. Marina Ferrari juga masuk kabinet sebagai Menteri Olahraga, Pemuda, dan Kehidupan Komunitas.

Namun, banyak posisi penting lainnya tetap diisi oleh pejabat lama, seperti Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot, Menteri Pendidikan Elisabeth Borne, dan Menteri Kehakiman Gerald Darmanin. Hal inilah yang memicu anggapan bahwa kabinet baru Lecornu hanya recycle dari pemerintahan sebelumnya.

Oposisi menilai keputusan ini menunjukkan bahwa Macron dan Lecornu gagal memenuhi janji untuk membawa “terobosan politik baru” setelah jatuhnya pemerintahan sebelumnya akibat kegagalan menyetujui anggaran 2025.

3. Krisis politik dan masalah anggaran jadi akar masalah

ilustrasi bendera Prancis (Unsplash/Anthony Choren)

Krisis politik di Prancis tak lepas dari persoalan anggaran negara yang terus menekan pemerintahan Macron. Prancis kini mencatat defisit anggaran sebesar 5,8 persen dari PDB dan utang publik mencapai 115 persen dari PDB, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

Sebelum Lecornu, Perdana Menteri Francois Bayrou juga tumbang pada 8 September setelah gagal mendapat dukungan untuk rencana pemangkasan anggaran sebesar 44 miliar euro guna menekan utang negara.

Kegagalan berulang dalam pembahasan anggaran menjadi sumber utama ketegangan politik di Paris. Tahun lalu, pemerintahan Michel Barnier juga runtuh setelah parlemen menggagalkan rancangan anggaran 2025.

Kini, pengunduran diri Lecornu menambah daftar panjang pergantian perdana menteri di bawah Macron, memperlihatkan betapa rapuhnya koalisi politik dan stabilitas pemerintahan di Prancis saat ini.