Macron Banjir Kritik Oposisi Usai Kabinet Baru Prancis Tak Berubah
- Oposisi sebut keputusan Macron menyedihkan: Partai Sosialis memperingatkan akan menjatuhkan Lecornu tanpa arah baru dalam kebijakan ekonomi
- Lecornu menghadapi tantangan berat dengan mosi tidak percaya dan perubahan kebijakan ekonomi yang diminta oposisi
- Pasar finansial bereaksi negatif terhadap ketidakpastian politik di Prancis
Jakarta, IDN Times – Keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjuk kabinet baru yang nyaris tak berubah dari pemerintahan sebelumnya memicu gelombang kritik dari oposisi. Langkah ini dianggap memperlemah posisi Perdana Menteri Sebastien Lecornu, yang akan menghadapi pekan penentu di parlemen.
Sebagian besar menteri dari kabinet Francois Bayrou, perdana menteri yang baru saja lengser, kembali menjabat. Hanya posisi menteri keuangan yang berubah, yakni Roland Lescure, sekutu dekat Macron, menggantikan Eric Lombard.
Langkah Macron ini menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan arah kebijakan sentris yang sudah menjadi ciri khas kepemimpinannya sejak 2017. Namun, bagi oposisi, ini justru menandakan keengganan pemerintah untuk melakukan perubahan yang diminta rakyat.
1. Oposisi sebut keputusan Macron menyedihkan
Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen menyebut, keputusan Macron menyedihkan. Le Pen menuduhnya mengabaikan aspirasi rakyat.
“Pemerintahan ini sepenuhnya tentang kelanjutan masa lalu,” kata Le Pen di media sosial, dikutip dari The Japan Times, Senin (6/10/2025).
Sementara itu, Partai Sosialis, yang memegang peran kunci dalam kemungkinan pemungutan suara tidak percaya, memperingatkan akan menjatuhkan Lecornu jika tidak ada arah baru dalam kebijakan ekonomi.
“Tanpa perubahan kebijakan, kami akan ajukan mosi tidak percaya,” ujar juru bicara partai, Pierre Jouvet di BFM TV.
Lecornu, yang memimpin tanpa mayoritas di Majelis Nasional, menghadapi tantangan berat yang sama dengan dua pendahulunya, dengan meloloskan anggaran negara di tengah parlemen yang terpecah dan publik yang menolak pemotongan anggaran serta kenaikan pajak.
2. Krisis anggaran ancam pemerintahan Lecornu
Pendahulu Lecornu, Francois Bayrou, terpaksa mundur bulan lalu setelah kalah dalam pemungutan suara kepercayaan akibat rencana pengurangan defisit yang terlalu tajam. Sebelumnya, Michel Barnier juga mengalami nasib serupa pada Desember tahun lalu.
Kini, Lecornu akan menjalani ujian serupa. Partai oposisi berencana memicu voting tidak percaya segera setelah ia menyampaikan pidato kebijakan di Majelis Nasional pada Selasa (7/10).
Ketidakpastian politik ini membuat pasar finansial bereaksi negatif. Euro sempat melemah 0,2 persen terhadap dolar AS, sementara biaya pinjaman Prancis meningkat karena kekhawatiran defisit fiskal yang membengkak.
Perbedaan imbal hasil obligasi Prancis terhadap Jerman, indikator risiko fiskal utama, melebar menjadi 81 basis poin, naik dari 65 basis poin pada Agustus lalu.
3. Kabinet baru tapi wajah lama
Susunan kabinet baru Macron justru memperlihatkan minimnya pembaruan. Bruno Retailleau tetap menjabat Menteri Dalam Negeri, Gerald Darmanin tetap di pos hukum, dan mantan PM Elisabeth Borne, arsitek reformasi pensiun Macron, kini menjabat Menteri Pendidikan.
Sementara Amelie de Montchalin, perancang RUU Anggaran 2025, masih menjadi Menteri Anggaran. Satu-satunya kejutan datang dari kembalinya Bruno Le Maire, mantan Menteri Keuangan, sebagai Menteri Pertahanan.
“Tidak ada yang baru di sini. Rakyat Prancis menginginkan perubahan, tapi yang diberikan hanyalah kelanjutan masa lalu,” kata Jordan Bardella, pemimpin partai sayap kanan National Rally, di platform X.
Untuk meredakan ketegangan, Lecornu berjanji tidak akan menggunakan Pasal 49.3, mekanisme konstitusional yang memungkinkan pemerintah melewati pemungutan suara parlemen. Namun, tanpa alat itu, pemerintahannya akan lebih sulit meloloskan anggaran 2026.
Jika Lecornu mampu bertahan dari mosi tidak percaya pekan ini, ujian berikutnya menanti Roland Lescure, Menteri Keuangan baru yang akan memimpin negosiasi anggaran.
Lescure, 58 tahun, dikenal sebagai teknokrat yang dekat dengan Macron. Ia pernah memimpin Komisi Urusan Ekonomi di parlemen dan menjabat Menteri Industri sejak 2022. Sebelum berkarier di politik, Lescure sempat bekerja di sektor keuangan dan bahkan memiliki latar belakang sebagai mantan simpatisan Partai Sosialis.
Namun, kali ini Lescure harus menghadapi tekanan dari berbagai arah, oposisi menuntut pajak kekayaan baru, penghapusan undang-undang pensiun 2023, dan pengurangan kecepatan pemotongan defisit.
Dengan kondisi ekonomi yang memburuk dan kepercayaan publik yang menurun, masa depan kabinet Lecornu kini bergantung pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan tuntutan perubahan.
