Swedia Hukum Pria Turki karena Mendanai Partai Kurdistan

07 Jul 2023, 22:01 WIB

ilustrasi bendera Swedia.(pexels.com/Oliver Schmid)

Jakarta, IDN Times - Seorang pria Turki dinyatakan bersalah atas tuduhan pemerasan, kepemilikan senjata serta upaya pendanaan teroris dalam sidang di Pengadilan Distrik Stockholm pada Kamis (6/7/2023). Yahya Gungor melakukan tindakan tersebut atas nama Partai pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.

Dia divonis selama 4,5 tahun penjara atas kasus kejahatan tersebut. Dia akan diusir dari Swedia dan dilarang kembali ke negara Skandinavia itu.

Itu adalah pertama kalinya pengadilan Swedia menghukum seseorang karena dianggap sebagai teroris yang mendanai partai tersebut, ucap Hakim Mans Wigen. PKK sendiri dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa (UE).

1. Swedia telah memperketat undang-undang anti terorisme

Melansir Associated Press News, pada Mei lalu, Swedia telah memperketat undang-undang antiterorismenya. Itu merupakan sebuah langkah yang diharapkan dapat membantu mendapatkan persetujuan atas permintaan negara Nordik tersebut untuk bergabung dengan NATO.

Sementara Turki masih menolak untuk menyetujui permintaan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Turki juga menuduh pemerintah Swedia tidak berbuat cukup untuk menindak PKK dan yang lainnya yang dianggap ekstremis oleh Ankara.

Turki dan Hongaria merupakan dua negara anggota NATO yang belum memberikan ratifikasinya untuk Swedia bergabung dengan aliansi kelompok negara Uni Eropa tersebut.

“Tidak perlu dikatakan lagi, tapi saya masih ingin menekankannya. Aplikasi NATO Swedia tidak berdampak pada keputusan pengadilan distrik,” kata Wigen dalam konferensi pers.

2. AS dan Swedia khawatir jika Turki tidak mencabut hak vetonya

ilustrasi bendera AS(unsplash.com/Cristina Glebova)

Melansir Reuters, putusan pengadilan pria Turki itu terjadi saat Menteri Luar Negeri Swedia dan Turki bertemu di Brussels untuk membahas tawaran aksesi NATO dari Stocholm.

Sebelumnya, pada Rabu, Presiden AS Joe Biden juga menyatakan dukungannya untuk upaya Swedia bergabung dengan NATO, selama pembicaraanya dengan Perdana Menteri Ulf Kristersson.

Pembicaraan kedua pemimpin negara tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran, Turki tidak mencabut hak vetonya pada pertemuan puncak aliansi pertahanan tersebut di Lithuania. Pertemuan NATO itu dijadwalkan berlangsung minggu depan.

Sementara Swedia mengatakan telah memnuhi tuntutan yang telah disepakati dalam negosiasi dengan Turki, termasuk memperkenalkan undang-undang baru yang menjadikan anggota oranisasi teroris ilegal.

3. Hukum Swedia menganggap PKK adalah organisasi teroris

ilustrasi(unsplash.com/Tingey Injury Law Firm)

Pengadilan memutuskan Gungor bersalah dan mengatakan penyelidikan atas kasus tersebut. Itu sekaligus menunjukan bahwa PKK melakukan penggalangan dana yang sangat ekstensif di Eropa, dengan menggunakan pemerasan terhadap pengusaha Kurdi.

Hakim Wigen menyebut kejahatan itu adalah sesuatu yang serius. Oleh karena itu, menurutnya, PKK dianggap sebagai salah satu oraganisasi teroris menurut hukum yang berlaku di Swedia.

Menteri Kehakiman Swedia, Gunnar Strommer mengatakan pada kantor berita Swedia TT , putusan tersebut demi kepentingan publik yang besar.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.