Bern, IDN Times - Pemerintah Swiss pada Jumat (13/8/2021) memutuskan untuk memberikan sanksi kepada beberapa pejabat di Nikaragua. Keputusan ini terkait kebijakan pemerintahan Daniel Ortega yang semakin mengarah pada otoriterisme dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada demonstrasi 2018 lalu.
Sebelumnya Uni Eropa, Amerika Serikat dan Kanada juga sudah memberlakukan sanksi kepada Nikaragua terkait dengan tindakan Daniel Ortega, Rosario Murillo beserta jajarannya.
Pemerintah Swiss melalui Sekretariat Urusan Ekonomi Negara (SECO) memutuskan mengikuti kebijakan Uni Eropa yang sudah memberikan sanksi kepada enam pejabat pemerintahan Nikaragua. Kali ini, Swiss menjatuhkan sanksi kepada delapan pejabat dalam pemerintahan Daniel Ortega, termasuk di antaranya istri dan anaknya yaitu, Rosario Murillo dan Juan Carlos Ortega Murillo.
SECO mengatakan bahwa Murillo yang merupakan pemimpin organisasi Pemuda Sandinista disebut telah mempromosikan kekerasan terhadap pihak oposisi sejak 2018. Bahkan ia juga mengancam oposisi dan mendiskreditkan jurnalis independen pada bulan Juni tahun ini.
Sementara anak Ortega, Juan Carlos Ortega Murillo dikenal sebagai pemimpin saluran televisi Canal 8 dan pemimpin gerakan 4 Mei Sandinista. Melalui posisinya tersebut, Juan Carlos disebut telah berupaya membatasi kebebasan berekspresi dan membatasi pers di negara Amerika Tengah itu, dikutip dari Swiss Info.
SECO juga mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pejabat Nikaragua adalah pembekuan aset milik mereka yang ada di Swiss. Selain itu, melarang delapan pejabat tinggi itu untuk masuk ke negaranya. Namun Swiss diketahui tidak menjatuhkan sanksi secara langsung kepada rakyat Nikaragua.
Pada 2020 lalu, Swiss dan Uni Eropa juga sudah menjatuhkan sanksi kepada enam pejabat di lingkungan pemerintahan Nikaragua. Adanya sanksi tersebut membuat total petinggi negara yang dijatuhi sanksi bertambah menjadi 14 orang, dilansir dari Vozpopuli.
Dikutip dari CNN, selain Rosario Murillo dan Juan Carlos Ortega Murillo, enam orang lain yang diberikan sanksi yakni, Mahkamah Agung Alba Luz Ramos, Jaksa Agung Julia Guido, Presiden Parlemen, Guztavo Porras Cortes, kepala Polisi Nasional divisi Keamanan dan Pengawasan, Juan Valle Valle, kepala Polisi Kota Leon, Fidel Dominguez, dan penasehat ekonomi Ortega, Bayardo Arce.
Menanggapi sanksi dari Swiss ini, Pemerintah Nikaragua belum mengungkapkan komentar secara resmi. Namun Presiden Daniel Ortega sebelumnya pernah mengungkapkan apabila sanksi-sanksi tersebut merupakan bentuk serangan pada kedaulatan negara dan bentuk intervensi urusan dalam negeri Nikaragua.
Bahkan terkait demonstrasi melawan pemerintahan pada April 2018 lalu, Daniel Ortega justru berulang kali mengatakan jika pemerintahannya menjadi korban dari percobaan kudeta yang didanai Amerika Serikat. Ia juga mengaku aksi pemerintahannya hanya untuk mengembalikan keamanan dan aturan yang berlaku, dilaporkan dari CNN.