Taiwan: Blokade China Akan Dianggap sebagai Tindakan Perang

24 Okt 2024, 12:37 WIB

ilustrasi bendera Taiwan (unsplash.com/Romeo A)

Jakarta, IDN Times - Menteri pertahanan Taiwan, Wellington Koo, memperingatkan bahwa blokade China akan menjadi tindakan perang dan memiliki konsekuensi luas bagi perdagangan internasional. Pernyataan tersebut diungkap setelah Beijing menggelar latihan militer untuk mengepung pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut.

Koo mengatakan, blokade akan berdampak luas melebihi Taiwan. Dia menyebut seperlima angkutan global melewati Selat Taiwan, sehingga komunitas internasional tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton Beijing menerapkan blokade.

"Jika Anda benar-benar ingin melakukan apa yang disebut blokade, yang menurut hukum internasional adalah melarang semua pesawat dan kapal memasuki wilayah tersebut, maka menurut resolusi PBB hal itu dianggap sebagai bentuk perang," ujar Koo pada Rabu (23/10/2024), dikutip dari Al Jazeera.

"Saya ingin menekankan bahwa latihan dan latihan sama sekali berbeda dari blokade, karena dampaknya terhadap komunitas internasional," tambahnya.

1. Taipei deteksi kapal perang China berlayar lewati Selat Taiwan

Meski latihan perang pada pekan lalu hanya berlangsung sehari, aktivitas militer China terus berlanjut. Negara rival Barat itu tidak pernah berhenti menggunakan kekuatannya untuk menjadikan Taiwan berada di bawah kendalinya

Kementerian Pertahanan Taiwan mengumumkan pada Rabu bahwa kapal induk China, yang dipimpin oleh kapal induk Liaoning, melakukan perjalanan ke utara melalui jalur perairan setelah melewati perairan dekat kepulauan Pratas yang dikuasai Taipei, dilansir dari Reuters.

Selama 24 jam sebelumnya, kementerian mendeteksi 15 pesawat militer Beijing dan 6 kapal angkatan laut di sekitar pulau tersebut. Taipei mengatakan bahwa latihan China dapat menjadi bagian dari taktik negara itu untuk meningkatkan intimidasi sehubungan dengan dinamika di Selat Taiwan.

2. Beijing dan sekutu Barat saling klaim Selat Taiwan

ilustrasi kapal (unsplash.com/Asael Peña)

Beijing mengklaim pihaknya memiliki yurisdiksi atas jalur perairan selebar hampir 180 km yang merupakan jalur utama perdagangan internasional. Hal tersebut dibantah Taiwan dan AS, dengan mengatakan bahwa Selat Taiwan adalah jalur perairan internasional.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan tidak ada yang lebih normal daripada kapal induk Beijing yang beroperasi di wilayah dan perairan mereka sendiri.

AS, Jepang, dan beberapa negara Eropa menegaskan status perairan tersebut sebagai jalur perairan internasional. Angkatan laut Washington dan sekutu lainnya, seperti Kanada, Jerman, dan Inggris secara teratur berlayar melalui selat tersebut untuk menegaskan kebebasan hak navigasi, yang memicu kemarahan Beijing.

Dilaporkan VOA, selama akhir pekan sebuah kapal perang Washington dan Ottawa berlayar melewati Selat Taiwan, yang merupakan bagian dari jalur reguler yang dimaksudkan untuk memperkuat statusnya sebagai jalur perairan internasional. Beijing mengecam tindakan tersebut karena dianggap mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan.

3. China hampir setiap hari melakukan aktivitas militer di sekitar Taiwan

bendera China. (unsplash.com/Dominic Kurniawan Suryaputra)

Selama lima tahun terakhir, China hampir setiap hari melakukan aktivitas militer di sekitar Taiwan, termasuk latihan perang yang menerapkan blokade dan serangan terhadap pelabuhan. Beijing mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.

Pada 14 Oktober lalu, China mengirimkan sejumlah besar pesawat militer, termasuk jet tempur dan drone, serta kapal perang untuk mengepung Taiwan dalam apa yang dikatakan Beijing sebagai peringatan keras terhadap tindakan separatis pasukan kemerdekaan Taipei.

Aktivitas semacam itu telah meningkat sejak terpilihnya Presiden Taiwan Lai Ching-te pada April, yang oleh Beijing disebut sebagai separatis berbahaya.

Taipei juga khawatir mengenai penggunaan pasukan penjaga pantai oleh China dalam latihan perang baru-baru ini, khususnya terhadap kapal-kapal sipil Taiwan yang mungkin akan ditumpangi dan diperiksa ketika Beijing berupaya menegaskan otoritas hukum di selat tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.