Taiwan Kembali Marah Besar gegara Dikira Bagian dari Tiongkok

28 Sep 2020, 13:54 WIB

Ilustrasi Taiwan (IDN Times/Vanny El Rahman)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Taiwan kembali marah besar karena dikira masih merupakan bagian dari Tiongkok. Hal itu dipicu oleh organisasi internasional, Global Covenant of Mayors for Climate and Energy yang menulis di situsnya bahwa beberapa kota di Taiwan adalah bagian dari Negeri Tirai Bambu.

Meski Taiwan tegas menyampaikan tidak lagi menyampaikan bagian dari Tiongkok, namun Beijing menilainya berbeda. Konflik Taiwan dan Tiongkok itu juga terjadi pengakuan dari organisasi internasional. Pemerintah Kaohsiung, Taiwan Selatanlah yang menemukan adanya perubahan status beberapa kota di sana sudah menjadi teritori Tiongkok.

"Taiwan ya Taiwan, Tiongkok ya Tiongkok. Taiwan bukan lah bagian dari Tiongkok. Bila ada kekeliruan penulisan yang keliru maka kami pikir ini benar-benar tidak pantas," ungkap Perdana Menteri Su Tseng-chang yang marah ketika menemukan fakta itu dan dikutip oleh kantor berita Reuters pada Minggu, 27 September 2020.

"Tiongkok berharap Taiwan menjadi bagian dari wilayahnya di dunia ini. Ini jelas tidak sesuai dengan faktanya," kata dia lagi.

Bagaimana dunia internasional memandang konflik ini? Apa kebijakan yang mereka terapkan?

1. Kemenlu Taiwan meminta agar data di situs Global Covenant of Mayors for Climate and Energy diubah

Situs Global Covenant of Mayor for Climate & Energy (Tangkap layar dari situs)

Kementerian Luar Negeri Taiwan telah meminta kelompok LSM itu untuk membuat koreksi di laman situsnya. Selain itu, Wali Kota Chen Chi-mai mengatakan kotanya di bagian selatan Taiwan sudah dikenal oleh dunia internasional sebagai bagian dari wilayah Taiwan dan bukan Tiongkok.

Menurut situs resminya, The Global Covenant, misi mereka untuk menghimpun aksi untuk menekan dampak buruk dari perubahan iklim di seluruh dunia. Berdasarkan data di situs mereka, satu-satunya kota di Tiongko yang tercatat sebagai anggotanya adalah Hong Kong.

2. Taiwan dikeluarkan dari keanggotaan PBB dan hanya mengakui Tiongkok

Ilustrasi Markas PBB di New York, Amerika Serikat (www.instagram.com@unitednations)

Hingga kini masih ada perdebatan tentang bagaimana sebaiknya menyebut negara pulau itu. Dikutip dari stasiun berita BBC, 2 Januari 2019 lalu pemimpin pertama Taiwan, Chiang Kai-shek kabur dari daratan Tiongkok ke Taiwan pada tahun 1949.

Semula, dia mengklaim sebagai tokoh yang mewakili semua daerah Tiongkok dan bahkan berniat untuk menduduki Negara Tirai Bambu itu. Bahkan, Taiwan sempat duduk menjadi anggota tetap di Dewan Keamanan PBB. Semula, negara-negara barat sempat menyebutnya sebagai pemerintahan Tiongkok (Republic of China/ROC).

Tetapi, pada 1971 lalu, sikap PBB berubah dengan mengeluarkan ROC dari keanggotaannya. Mereka hanya mengakui satu pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok yakni (People's Republic of China/PRC). Sejak saat itu, jumlah negara yang mengakui kedaulatan ROC/Taiwan berkurang drastis menjadi 20.

Hingga kini, Tiongkok tetap masih mengganggap Taiwan sebagai salah satu provinsi mereka yang memisahkan diri. Mereka bersumpah akan kembali merebut Taiwan, bahkan dengan kekerasan militer bila perlu.

Di sisi lain, Pemerintah Taiwan menolak bergabung dengan Tiongkok. Mereka mengatakan wilayah mereka lebih besar dari sebuah provinsi. Taiwan mengklaim mereka adalah negara yang berdaulat. Mereka memiliki konstitusi sendiri, pemimpin yang terpilih secara demokratis, dan 300 ribu pasukan militer yang aktif.

3. Ekonomi Taiwan masih sangat dipengaruhi kondisi Tiongkok

(Ilustrasi mata uang Taiwan) Doc. Central Bank of the Republic of China (Taiwan)/cbc.gov.tw

Meski secara politis, hubungan Tiongkok dan Taiwan melambat bahkan memburuk, tidak demikian relasi di bidang ekonomi. Perusahaan Taiwan berinvestasi sekitar 60 miliar dolar AS di Tiongkok. Sedangkan, ada sekitar satu juta warga Taiwan yang bermukim di Tiongkok dan mengelola perusahaan Taiwan.

Lantaran hubungan ekonomi kedua negara begitu dekat, sempat memicu munculnya gerakan "Sunflower Movement" pada 2014 lalu. Mahasiswa dan para aktivis berunjuk rasa di depan gedung parlemen Taiwan. Mereka menyerukan pengaruh Tiongkok semakin besar ke Taiwan.