Taliban Minta Menlu Afghanistan Berbicara di Sidang Majelis Umum PBB

Permohonan itu memicu ketegangan dengan Ghulam Isaczai, duta besar PBB di New York mewakili pemerintah Afghanistan yang digulingkan bulan lalu oleh Taliban.

Berdasarkan penuturan Haq, permintaan Taliban untuk kursi PBB di Afghanistan telah dikirim ke komite kredensial yang beranggotakan sembilan negara, termasuk Amerika Serikat, China, dan Rusia. Namun, komite tersebut tidak mungkin mengadakan pertemuan dalam waktu dekat, sehingga diragukan Muttaqi dapat menyampaikan pidatoya dalam forum PBB.

Dalam surat tersebut, tertulis bahwa tugas Isaczai mewakili Afghanistan telah selesai. Namun, sampai komite kredensial membuat keputusan, Isaczai akan tetap melaksanakan tugasnya.

Sejauh ini, Isaczai diagendakan memberi pidato ada hari akhir pertemuan 27 September nanti. Tetapi, belum ada keterangan lebih lanjut apakah Taliban keberatan dengan agenda tersebut.

Komite biasanya bertemu pada Oktober atau November, untuk menilai kredensial semua anggota PBB sebelum menyerahkan laporan kepada persetujuan Majelis Umum sebelum akhir tahun. Komite dan Majelis Umum biasanya bekerja dengan konsensus tentang kredensial. Anggota komite lainnya adalah Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone, dan Swedia.

Ketika Taliban berkuasa sepanjang 1996-2001, duta besar Afghanistan tergulingkan tetap menjadi perwakilan PBB, setelah komite kredensial menunda keputusannya atas persaingan kursi tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan, pengakuan internasional menjadi satu-satunya instrumen yang bisa menghentikan sanksi ekonomi dan pemblokiran terhadap akses keuangan.

Pengakuan internasional juga menjadi salah satu cara untuk menekan Taliban, agar membentuk pemerintahan yang inklusif dan moderat.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, pada Senin mengingatkan krisis ekonomi dan kemanusiaan yang melanda Afghanistan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pertengahan Agustus lalu.

"Di satu sisi, Anda mengumpulkan dana segar untuk mencegah krisis, dan di sisi lain uang milik mereka tidak bisa mereka gunakan," kata Qureshi, merujuk pada Konferensi Jenewa yang menghasilkan komitmen bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan senilai 1,2 miliar dolar AS (sekitar Rp17,1 triliun).

"Saya pikir membekukan aset tidak membantu situasi. Saya sangat mendesak kekuatan yang ada bahwa mereka harus meninjau kembali kebijakan itu dan memikirkan pencairan. Ini akan menjadi langkah membangun kepercayaan juga dan itu juga bisa mendorong perilaku positif," tambahnya, sebagaimana diberitakan The Straits Times.