Beijing, IDN Times - Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan telah memasukkan 28 biro dan perusahaan keamanan Tiongkok, ke dalam daftar hitam pada Senin (7/10).
Salah satunya adalah perusahaan video surveilans besar, Hikvision. Dilansir The Guardian, Departemen Perdagangan mengatakan keputusan ini diambil lantaran perlakuan Beijing kepada warga Muslim Uighur, serta etnis minoritas lainnya di Provinsi Xinjiang.
Daftar hitam itu disebut sebagai "Daftar Entitas". Di dalamnya ada Biro Keamanan Publik yang berada di bawah pemerintah Wilayah Otonomi Xinjiang-Uighur, 19 badan lain di bawahnya, termasuk akademi polisi, dan delapan perusahaan komersial. Beberapa di antaranya Zhejiang Dahua Technology, IFLYTEK Co, Xiamen Meiya Pico Information Co dan Yixin Science Technology Co.
Lalu, ada Hikvision yang secara resmi dikenal sebagai Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd. Perusahaan ini mengklaim sebagai pembuat perangkat video surveilans terbesar dunia. Menurut Reuters, pada Agustus lalu, hampir 30 persen dari pendapatan perusahaan ini Rp99 triliun berasal dari luar negeri.
Menurut Departemen Perdagangan, "entitas-entitas tersebut telah terlibat dugaan pelanggaran dan penyelewengan HAM dalam implementasi kampanye represi, penahanan sepihak secara massal, serta pengintaian berteknologi tinggi oleh pemerintah Tiongkok kepada warga Uighur, keturunan Kazakh, serta minoritas lainnya.
Amerika Serikat membantah daftar hitam itu berhubungan dengan perkembangan dialog dagang dengan Tiongkok yang terjadi pada minggu ini. Pihak departemen juga menjelaskan status yang disematkan kepada 28 entitas itu berarti, mereka dilarang membeli komponen dan bagian perangkat dari perusahaan Amerika Serikat tanpa izin pemerintah.
Pendiri perusahaan riset video pengintai IPVM John Honovich, menyebut Hikvision dan Dahua menggunakan komponen dari Intel Corp, Nvidia Corp, Ambarella Inc, dan Western Digital. Larangan itu tentu akan berdampak terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok secara signifikan.
Pada Agustus lalu, pemerintah Amerika Serikat sudah memberlakukan larangan sementara bagi pembelian perangkat telekomunikasi dari lima perusahaan Tiongkok, dua di antaranya adalah Huawei dan Hikvision. Setelah pengumuman Senin kemarin (7/10), harga saham Ambarella pun merosot 12 persen di pasar.
Sementara, pada 2018, Human Rights Watch mengeluarkan laporan berisi seperti apa tingkat pengintaian terhadap warga Xinjiang, terutama para muslim. Human Rights Watch menemukan aplikasi yang dipakai petugas di Xinjiang, untuk mengawasi dan menandai mereka yang dinilai berpotensi mengancam.
"Riset kami menunjukkan, untuk pertama kalinya, bahwa polisi Xinjiang menggunakan informasi yang dikumpulkan secara ilegal, tentang perilaku masyarakat yang sangat tidak sesuai hukum dan menggunakannya untuk menghukum mereka," kata Wang.
"Pemerintah Tiongkok memonitor setiap aspek dari kehidupan warga di Xinjiang, memilih yang tidak dipercaya dan memosisikan mereka di bawah pengawasan ekstra," lanjut Wang.