Thailand Bakal Hukum Warga yang Bikin April Mop

Menyebarkan berita bohong pada momen April Mop merupakan pelanggaran serius di Thailand menurut Computer Crimes Act B.E. 2550 beserta amandemennya. Pelaku yang menyebarkan informasi palsu dengan risiko mengancam keamanan nasional, keselamatan publik, stabilitas ekonomi, atau memicu kepanikan massal dapat dipenjara maksimal lima tahun dan denda hingga 100 ribu baht (Rp52,01 juta).

Selain itu, pelaku juga bisa dijerat dengan Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik. Sanksinya berupa tambahan hukuman penjara dua tahun dan denda hingga 200 ribu baht (Rp104,02 juta) jika konten tersebut merusak reputasi orang lain atau memicu kebencian. Terkait sanksi tegas ini, Airin Panrit menjelaskan bahwa dampak buruk dari salah informasi bisa berakibat fatal bagi keteraturan sosial yang sedang dijaga negara.

"Setiap tahun, April Mop memang menjadi hari untuk saling bercanda atau berbohong lucu antar teman guna mempererat hubungan dan melepas stres. Namun, terkadang lelucon seperti itu bisa merugikan orang lain atau membuat gaduh masyarakat, terutama jika diunggah dan tersebar luas di media sosial," kata Panrit, dilansir National Thailand.

Kepolisian Kerajaan Thailand telah mengerahkan unit khusus untuk memantau aktivitas media sosial selama 24 jam penuh demi melacak penyebaran berita palsu. Polisi memiliki wewenang penuh untuk menangkap dan memproses hukum pembuat konten bohong tanpa pengecualian. Alasan "hanya bercanda" tidak akan berlaku di mata hukum jika konten tersebut terbukti merugikan publik atau mengganggu ketenangan masyarakat.

Masyarakat juga diminta ikut serta menjaga keamanan internet dengan segera melaporkan penyebaran hoaks. Laporan dapat disampaikan ke kantor polisi terdekat, hotline nasional 191, atau hotline khusus Kepolisian Kerajaan Thailand di nomor 1599. Juru bicara kepolisian mengingatkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas apa yang mereka bagikan di media sosial.

"April Mop tidak boleh dijadikan alasan untuk membuat masalah atau menyebarkan kebohongan yang bisa memicu keresahan orang banyak," kata juru bicara kepolisian, dilansir The Straits Times.

Ketegasan pemerintah Thailand ini berkaitan erat dengan kondisi politik dunia, khususnya konflik bersenjata di Timur Tengah yang berdampak pada pasar energi global. Hoaks mengenai harga bahan bakar, ketersediaan energi, atau stabilitas ekonomi dianggap sebagai ancaman yang dapat merusak kepercayaan investor dan memicu panic buying di masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat wajib memeriksa kebenaran setiap informasi dari sumber resmi sebelum menyebarkannya. Airin Panrit mengimbau publik agar fokus menghadapi tantangan global bersama-sama, daripada membuang sumber daya negara hanya untuk menangani dampak lelucon yang tidak bertanggung jawab.

"Melihat konflik di Timur Tengah yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap pasokan energi, pemerintah meminta kerja sama kalian semua untuk hanya membagikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta bersama-sama melewati situasi yang sulit ini," ujar Panrit.