Beijing, IDN Times - Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Senin (11/01), menyebutkan jika Republik Rakyat Tiongkok mengecam penuh keputusan Pemerintah Amerika Serikat yang mencabut pembatasan hubungannya dengan Taiwan.
Keputusan ini diambil Tiongkok setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, pada hari Sabtu (09/01) lalu, mengumumkan jika pembatasan hubungan yang sebelumnya dimiliki antara AS dan Taiwan dinyatakan tidak berlaku lagi, seperti yang dilansir dari Reuters.
Dengan resmi berakhirnya pembatasan hubungan yang dimiliki AS-Taiwan maka kedua negara bebas untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke tahap yang lebih jauh, namun hal tersebut membuat Tiongkok marah besar. Dikutip dari NHK WORLD, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, menjelaskan jika Pemerintah RRT sangat mengecam keputusan Amerika Serikat dan mendesak Gedung Putih untuk tidak meningkatkan hubungan diplomatik ataupun memperkuat relasi militer dengan Taiwan.
Menurut Lijian, kebijakan yang telah diambil AS hanya akan memperburuk hubungan diplomatik yang dimiliki Tiongkok-AS karena isu Taiwan merupakan sebuah masalah sensitif. Sedangkan Pemerintah Taiwan melalui kementerian luar negerinya menanggapi keputusan yang telah dilakukan AS itu sebagai tanda "kemitraan global".
Menyatukan kembali Taiwan ke Daratan Utama Tiongkok terus menjadi prioritas yang tidak pernah dilepaskan Pemerintah Tiongkok, termasuk ketika ada negara kuat, seperti AS, yang terus mengganggu proses tersebut.
Dalam pernyataan resmi dan untuk sekian kalinya, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok kembali menegaskan jika tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi proses "reunifikasi" yang telah lama mereka persiapkan, dilansir dari Reuters.
Keseriusan ini ternyata tidak hanya ditunjukkan di sektor pemerintahan saja, media-media di Tiongkok, salah satunya seperti Global Times, juga mendesak Beijing untuk mengambil langkah yang lebih serius dengan memberikan sebuah "peringatan keras" kepada Taiwan.
Semenjak RRT meresmikan kebijakan "Satu Tiongkok", mayoritas negara di dunia mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara berdaulat menggantikan posisi Republik Tiongkok atau Taiwan yang sebelumnya memegang kursi di PBB. Hal ini membuat posisi Taiwan terdesak dan menjadi salah satu negara tidak resmi di dalam keanggotaan PBB.
Dilaporkan Reuters, setelah dicabutnya pembatasan hubungan antara AS dan Taiwan, Washington menyebutkan bahwa Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft, akan tiba di Taiwan pada hari Rabu (13/01), dalam kunjungan resmi selama tiga hari walaupun Taiwan bukan secara resmi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Tiongkok langsung mengecam aksi yang akan dilakukan AS dikarenakan Taiwan tidak memiliki legalitas yang sah untuk dikunjungi dalam konteks politik oleh seseorang yang berafliasi dengan PBB karena menurut mereka hanya Beijing yang memiliki kewenangan itu.