Tiongkok Rencanakan Ubah Sistem Pemilihan di Hong Kong

Dilansir dari Al Jazeera, sejumlah media lokal Hong Kong mengabarkan, proposal tersebut akan mengubah porsi sistem pemerintahan. Komite pemilihan yang berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin bertambah menjadi 1.500, dari sebelumnya 1.200. Begitu pula dengan anggota legislatif, yang semula 70 kursi menjadi 90 kursi.

Hong Kong bersiap untuk lebih banyak pergolakan politik karena Kongres Rakyat Nasional (NPC) mempertimbangkan proposal untuk merombak sistem pemilihan wilayah untuk memastikan "patriot" yang bertanggung jawab, pada pertemuan tahunan selama seminggu yang dimulai pada hari Jumat.

Anggota dewan distrik juga akan dikeluarkan dari komite yang memilih kepala eksekutif. Sementara itu, badan baru akan dibentuk di bawah kepala eksekutif untuk memeriksa semua kandidat untuk jabatan terpilih.

Perdana Menteri Li Keqiang menyampaikan, proposal tersebut merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk mencegah intervensi asing dalam urusan domestik Hong Kong.

Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan, setiap perubahan pada aturan yang mengatur pemilihan umum adalah hak prerogatif Beijing.

Reformasi tersebut akan menjadi pukulan telak bagi para politisi dan aktivis pro-demokrasi Hong Kong. Sebagian dari mereka telah pergi ke pengasingan, sementara lainnya menanti persidangan karena telah melanggar undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Tiongkok.

Beijing sebenarnya menjanjikan hak pilih universal kepada rakyat Hong Kong untuk menentukan sistem pemerintahannya. Tapi, selama 20 tahun terakhir, kebebasan di wilayah tersebut justru semakin berkurang.

“Ini lebih dari sekadar mundur, ini mendekati ekstrem yang berlawanan, semakin menjauh dari hak pilih universal,” kata Ivan Choy, dosen senior di Departemen Pemerintahan dan Administrasi Publik Universitas China Hong Kong, menanggapi proposal reformasi.

Inggris menjadi salah satu negara yang tegas dalam merepons kesewenang-wenangan Tiongkok. Sebagai bentuk dukungan kepada Hong Kong, Pemerintah Inggris meluncurkan visa British National Overseas (BNO), skema yang memungkinkan warga Hong Kong dengan status tertentu menjadi warga negara Inggris setelah bermukim selama lima tahun.  

Sekurangnya ada sekitar tiga juta warga Hong Kong, dengan 2,3 juta tanggungan mereka lainnya, yang memiliki kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Inggris.
Tiongkok menolak untuk mengakui paspor BNO sebagai dokumen perjalanan yang sah.

“China tidak akan mengakui apa yang disebut paspor BNO sebagai dokumen perjalanan dan dokumen ID, dan (Tiongkok) berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian.

Selain Inggris, Taiwan juga resah dengan kerusuhan yang terjadi di Hong Kong. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah mewanti-wanti, jika operasi Beijing di Hong Kong sukses, tidak menutup kemungkinan kerusuhan akan pindah ke Taiwan. Meski warga Hong Kong bersikukuh bahwa unjuk rasa adalah suara keresahan mereka, Tiongkok tetap kekeh bahwa mereka didalangi oleh pihak asing.