Tolak Pendirian Negara Palestina, Menlu Israel: Pengakuan Sepihak!

29 Feb 2024, 22:43 WIB

Aksi protes warga AS di San Fransisco terhadap Israel dan AS dalam konflik Palestina pada 2021. (unsplash.com/Patrick Perkins)

Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, menentang diktat internasional terkait terkait pembentukan negara Palestina kepada utusan luar negeri. Langkah ini dilakukan ketika negara-negara di seluruh dunia bersikeras bahwa membentuk Palestina merdeka adalah solusi atas konflik yang terjadi.

“Israel sama sekali menolak diktat internasional mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina. Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina,” demikian pernyataan Menlu, dilansir Al Jazeera, Rabu (28/2/2024).

Pernyataan itu muncul dalam rapat anggota parlemen Israel untuk pemungutan suara atas penolakan diktat tersebut. Sebanyak 99 dari 120 anggota parlemen memberikan suara mendukung penolakan pembentukan Palestina.

1. Dikecam oleh Kemenlu Palestina

Seorang pria membawa bendera Palestina di tengah asap hitam. (pixabay.com/Hosny_Salah)

Posisi Israel mengatakan bahwa setiap kesepakatan permanen dengan Palestina harus dicapai melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak dan bukan melalui perintah internasional.

“Knesset bersatu dalam mayoritas menentang upaya untuk memaksakan pembentukan negara Palestina kepada kami, yang tidak hanya gagal membawa perdamaian tetapi juga membahayakan negara Israel,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilansir Al Arabiya.

Pemungutan suara tersebut menuai kecaman dari Kemenlu Palestina, Ia menuduh Israel menyandera hak-hak rakyat Palestina dengan melakukan pendudukan paksa terhadap wilayah-wilayah yang menjadi tujuan untuk mendirikan negara merdeka.

“Kementerian menegaskan kembali bahwa keanggotaan penuh Negara Palestina di PBB dan pengakuannya oleh negara lain tidak memerlukan izin dari Netanyahu,” kata kementerian dalam sebuah pernyataan.

2. Solusi dua negara tak kunjung dicapai

Anak-anak di Gaza. (twitter.com/@UNICEF)

Hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam solusi dua negara sejak penandatanganan Perjanjian Oslo sementara pada awal tahun 1990an.

Salah satu hambatan pembentukan negara Palestina adalah perluasan pemukiman di wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967. Sebagian besar negara menganggap permukiman tersebut, yang di banyak wilayah memisahkan komunitas Palestina satu sama lain, sebagai pelanggaran hukum internasional.

Solusi dua negara telah lama menjadi inti kebijakan Barat di kawasan. Sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober lalu, Amerika Serikat telah berusaha untuk mendorong langkah-langkah menuju pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari kesepakatan Timur Tengah.

Langkah ini juga sekaligus untuk memperluas cakupan negara-negara Arab yang secara resmi menormalisasi hubungan dengan Israel.

3. Perang yang tak kunjung usai

Gedung-gedung di kamp pengungsi Jabalia di Gaza hancur setelah serangan Israel pada Rabu, 1 November 2023. (twitter.com/@UNHumanRights)

Perang di Gaza kini tak kunjung usai. Setidaknya jumlah korban jiwa yang tewas dalam konflik Gaza hampir mecapai 30 ribu jiwa. Lebih dari 69 ribu lainnya luka-luka.

Krisis kemanusiaan terus berlangsung. Badan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) mengatakan sejak bulan Januari, jumlah bantuan kemanusiaan ke Gaza terus menurun.

Israel juga kini masih terus membombardir Gaza dan melakukan invasi ke wilayah Rafah. Rafah adalah wilayah di selatan Gaza yang menampung 1,5 juta warga Palestina yang mengungsi akibat perang. Serangan ke wilayah tersebut akan meningkatkan bencana kemanusiaan di Palestina.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.