Tolak Rencana AS, 6 Negara NATO Pasang Badan soal Greenland

Pada Minggu (4/1/2026), Presiden AS, Donald Trump, menyatakan bahwa Washington membutuhkan Greenland, wilayah semiotonom milik Denmark, dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai pulau tersebut. Gagasan ini telah dikemukakan Trump sejak masa jabatannya yang pertama pada 2019, dengan alasan bahwa hal itu akan menguntungkan keamanan AS.

Sebelumnya, pada Sabtu (3/1/2026), AS melancarkan operasi militer berskala besar di Venezela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang kemudian diterbangkan ke New York untuk diadili atas tuduhan narkoba. Usai serangan tersebut, Trump mengatakan AS akan mengambil alih Venezuela untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Tindakan Washington ini menuai kecaman luas dari komunitas internasional, sekaligus kekhawatiran bahwa Greenland juga dapat diambil alih secara paksa. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa setiap tindakan untuk mengambil alih Greenland dengan paksa akan menandai berakhirnya NATO, aliansi militer dari 28 negara Eropa dan Amerika Utara.

Johannes Koskinen, ketua Komite Urusan Luar Negeri parlemen Finlandia, menyerukan agar persoalan mengenai Greenland dibahas di dalam NATO

“(Sekutu harus) memikirkan apakah sesuatu perlu dilakukan dan apakah AS harus mengambil tindakan dalam arti bahwa Amerika tidak dapat mengabaikan rencana yang disepakati bersama untuk mengejar ambisi kekuasaannya sendiri,” ujarnya, dilansir dari Al Jazeera.

Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, juga menyatakan bahwa Uni Eropa (UE) siap mendukung Greenland dan Denmark bila diperlukan, serta menolak segala bentuk pelanggaran hukum internasional di mana pun terjadi.

“Mengenai Greenland, izinkan saya menegaskan: Greenland adalah milik rakyatnya. Tidak ada yang bisa diputuskan mengenai Denmark maupun Greenland tanpa Denmark atau Greenland. UE tidak dapat menerima pelanggaran hukum internasional—baik itu di Siprus, Amerika Latin, Greenland, Ukraina, maupun Gaza. Eropa akan tetap menjadi pendukung tegas dan tak tergoyahkan bagi hukum internasional dan multilateralisme," kata Costa.

Pada Rabu (7/1/2026), Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, menyatakan bahwa pejabat Greenland dan Denmark akan menghadiri pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pekan depan untuk membahas klaim Washington atas pulau Arktik tersebut.

Greenland, yang terletak di antara Eropa dan Amerika Utara, adalah pulau terbesar di dunia dengan populasi 57 ribu orang. Pulau ini telah menjalankan pemerintahan sendiri secara luas sejak 1979, tapi urusan pertahanan dan kebijakan luar negerinya tetap berada di bawah kendali Denmark.

Ketua DPR AS, Mike Johnson, menyatakan bahwa ia belum mendengar rencana pengiriman militer ke Greenland, dan AS saat ini tengah mempertimbangkan jalur diplomatik. Sementara itu, Rubio mengatakan kepada wartawan bahwa Trump berniat untuk membeli Greenland.

“Itu selalu menjadi tujuan presiden sejak awal,” ujarnya

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, juga mengatakan bahwa Trump dan tim keamanan nasionalnya telah secara aktif membahas opsi pembelian Greenland.

“Ia melihat hal ini sebagai kepentingan terbaik Amerika Serikat untuk mencegah agresi Rusia dan China di wilayah Arktik. Itulah sebabnya timnya saat ini membahas bagaimana kemungkinan pembelian itu akan dilakukan,” kata Leavitt kepada wartawan.