Trump Ancam Perluas Serangan Militer ke Kartel Meksiko

19 Nov 2025, 23:47 WIB

Bagus Samudro

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Shealeah Craighead, Public domain, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Presiden Meksiko menolak operasi militer AS tanpa izin.
Serangan AS di laut memicu dugaan operasi darat di Meksiko.
Pengamat nilai hambatan hukum tak cukup menahan Trump.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal memperluas tindakan militernya terhadap kartel narkoba hingga masuk ke wilayah Meksiko. Dalam jumpa pers di Oval Office pada Senin (17/11/2025), ia menyampaikan bahwa rencana itu tak menjadi masalah baginya dan menjelaskan sudah membicarakannya dengan pemerintah Meksiko.

“Apakah saya akan melancarkan serangan di Meksiko untuk menghentikan narkoba? Baik-baik saja dengan saya. Saya sudah berbicara dengan Meksiko. Mereka tahu sikap saya,” ujarnya, dikutip dari NBC News.

Trump menggambarkan peredaran narkoba sebagai bentuk perang karena kartel disebut telah menewaskan ratusan ribu warganya lewat kokain, heroin, metamfetamin, dan fentanil. Ia juga menyebut pasukan AS sudah memiliki data rinci mengenai lokasi para pemimpin kartel.

“Kami tahu setiap rute. Kami tahu alamat setiap raja narkoba. Kami tahu alamat mereka, kami tahu pintu depan mereka. Kami tahu segalanya tentang setiap dari mereka,” katanya. Saat mendapat pertanyaan apakah akan meminta izin Meksiko, Trump tak memberikan jawaban.

1. Sikap Sheinbaum menolak operasi militer AS

Setelah dilantik sebagai kepala pemerintahan, Claudia Sheinbaum menghadiri Teater Kota Meksiko untuk memperkenalkan kabinetnya dan memaparkan program pemerintahannya. (EneasMx, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, kembali menyatakan bahwa operasi militer AS tanpa izin tak akan pernah terjadi di wilayahnya. Pada akhir pekan sebelumnya, ia menolak bantuan militer AS dan tetap mengutamakan jalur diplomasi bilateral. Kedutaan Besar Meksiko di Washington hingga kini belum memberikan pernyataan resmi.

Sejak kembali menjabat Januari lalu, Trump telah mengeluarkan perintah eksekutif yang memasukkan enam kartel sebagai organisasi teroris asing (FTO). Penetapan itu membuka ruang bagi Gedung Putih melancarkan serangan dengan dalih keamanan nasional tanpa persetujuan Kongres AS, sementara pemerintahannya menyebut langkah tersebut sebagai konflik bersenjata non-internasional terhadap narco-teroris dan kombatan tak sah.

2. Serangan AS di laut memicu dugaan operasi darat

Kapal induk Angkatan Laut USS Gerald R. Ford (CVN-78) mengukus Samudra Atlantik selama simulasi transit selat dengan Gerald R. Ford Carrier Strike Group (GRFCSG) di Samudra Atlantik, 9 Oktober 2022. (S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins, Public domain, via Wikimedia Commona)

Beberapa bulan terakhir, militer AS telah melakukan sedikitnya 20 serangan terhadap kapal pengedar narkoba di Karibia dan Pasifik yang menewaskan lebih dari 80 orang. Trump mengklaim operasi laut itu menutup hampir semua jalur air dan menyatakan setiap kapal yang dihancurkan berarti menyelamatkan ribuan nyawa warga AS. Ia juga mengatakan siap menerapkan pola serupa di daratan.

Gedung Putih tengah menyiapkan operasi darat di Meksiko dengan melibatkan pasukan dan badan intelijen AS, termasuk serangan drone ke laboratorium narkoba dan markas kartel. Pernyataan Trump memperkuat dugaan bahwa rencana tersebut sedang diproses serius. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut pasukan AS hanya akan masuk jika ada permintaan resmi dari Meksiko, dilansir dari Newsweek.

3. Pengamat nilai hambatan hukum tak cukup menahan Trump

ilustrasi hukum (pexels.com/Sora Shimazaki)

Jeff Garmany, dosen senior studi Amerika Latin di Universitas Melbourne, mengatakan ada hambatan hukum dan norma diplomasi internasional yang dapat membatasi langkah Trump.

“Ada beberapa hambatan hukum yang menghalangi, beberapa di antaranya bersifat domestik dan yang lain bersifat internasional. Ada juga protokol dasar diplomasi internasional yang, meskipun mungkin tidak mengikat secara hukum, umumnya dihormati oleh negara-negara anggota PBB,” katanya kepada Al Jazeera.

Ia menambahkan bahwa tak ada tanda dalam masa jabatan kedua Trump yang menunjukkan ia akan mengikuti hukum dan protokol tersebut.

“Melancarkan serangan militer yang ditargetkan lebih merupakan aksi PR daripada apa pun. Itu tidak akan menghentikan salah satu rantai pasok ilegal paling menguntungkan di dunia,” ujarnya.

Menurutnya, kartel Meksiko adalah organisasi kriminal yang sangat kuat dan terstruktur, sementara Meksiko sendiri telah melawan mereka hampir 20 tahun dengan hasil yang sangat terbatas.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.