Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace (BoP) Charter pada Kamis (22/1/2026) di Davos, Swiss.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace (BoP) Charter pada Kamis (22/1/2026) di Davos, Swiss. (dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Intinya sih...

  • Negara anggota Board of Peace (BoP) berjanji menyumbangkan lebih dari 5 miliar dolar AS atau setara Rp84,2 triliun untuk rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan di Gaza.

  • Beberapa negara Timur Tengah dan berkembang telah bergabung dengan BoP, tetapi kebijakan iuran sebesar 1 miliar dolar AS menuai kontroversi dan kritik.

  • Pembentukan BoP mendapat dukungan resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang antara Israel dan Hamas di Gaza.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan negara-negara anggota Board of Peace (BoP) akan mengumumkan komitmen dana lebih dari 5 miliar dolar AS atau setara Rp84,2 triliun, untuk rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan di Gaza. Pengumuman tersebut dijadwalkan dalam pertemuan resmi pertama BoP pada Kamis (19/2/2026).

Selain komitmen dana, negara-negara anggota juga disebut telah berjanji mengirim ribuan personel untuk mendukung pasukan stabilisasi yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kepolisian lokal di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social pada Minggu (15/2).

1. Komitmen dana besar untuk pembangunan ulang Gaza

Sesi Board of Peace, di World Economic Forum (WEF) 2026, dibuka oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. (IDN Times/Uni Lubis)

Dalam unggahannya, Trump menyebutkan negara-negara anggota BoP akan menyampaikan komitmen finansial besar untuk Gaza.

“Negara anggota akan mengumumkan janji lebih dari 5 miliar dolar AS untuk rekonstruksi dan upaya kemanusiaan di Gaza,” kata Trump di akun Truth Social, yang dikutip oleh Channel News Asia, Selasa (17/2).

Trump juga menyampaikan, anggota BoP telah berkomitmen mengerahkan ribuan personel. Menurutnya, negara-negara tersebut telah berkomitmen menyediakan ribuan personel untuk pasukan stabilisasi yang disahkan PBB dan kepolisian lokal di wilayah Palestina.

Pertemuan resmi pertama BoP akan digelar di Donald J Trump Institute of Peace, lembaga yang baru-baru ini diganti namanya oleh Departemen Luar Negeri AS menggunakan nama presiden tersebut. Delegasi dari lebih dari 20 negara, termasuk sejumlah kepala negara, dijadwalkan menghadiri pertemuan itu. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.

2. Sorotan soal iuran BoP yang cukup kontroversial

Sesi Board of Peace, di World Economic Forum (WEF) 2026, dibuka oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. (IDN Times/Uni Lubis)

BoP diluncurkan Trump pada Januari lalu di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Sejumlah negara Timur Tengah seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Israel telah bergabung dalam dewan tersebut. Negara berkembang seperti Indonesia juga ikut menjadi anggota. Namun, beberapa kekuatan global dan sekutu tradisional AS di Barat dilaporkan bersikap lebih berhati-hati.

Negara seperti Kroasia, Prancis, Italia, Selandia Baru, dan Norwegia memilih untuk tidak bergabung. Namun, Italia nampaknya akan berubah pikiran.

Keanggotaan permanen BoP mewajibkan pembayaran sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp17 triliun. Kebijakan ini memunculkan kritik bahwa BoP berpotensi menjadi versi ‘bayar untuk bermain’ dari Dewan Keamanan PBB.

3. Situasi gencatan senjata yang tidak jelas

potret serangan Israel di Gaza (unsplash.com/Mohammed Ibrahim)

Pembentukan BoP mendapat dukungan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Israel dan Hamas menyetujui rencana tersebut tahun lalu, dengan gencatan senjata resmi berlaku pada Oktober.

Meski demikian, kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 590 warga Palestina telah tewas akibat serangan pasukan Israel di wilayah tersebut sejak gencatan senjata dimulai. Sementara itu, Israel menyatakan empat tentaranya tewas akibat serangan militan Palestina dalam periode yang sama.

Editorial Team