Israel Resmi Gabung Board of Peace
- Israel resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian (BoP) Presiden AS Donald Trump.
- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menandatangani resminya keanggotaan di BoP selama kunjungannya ke Washington.
- Dewan akan mengadakan pertemuan pertamanya pada 19 Februari di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza.
Jakarta, IDN Times - Israel resmi bergabung dengan inisiatif Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Presiden AS Donald Trump. Resminya Israel bergabung dengan dewan tersebut disampaikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Rabu (11/2/2026), selama kunjungannya ke Washington.
Ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan menandatangani resminya keanggotaan di BoP.
Setelah bertemu dengan Rubio pada 11 Februari, Netanyahu mengunggah di X ia menandatangani keanggotaan Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian’. Ia kemudian membahas Iran dengan Trump.
“Bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS @marcorubio di Blair House di Washington. Sebelum pertemuan saya di Gedung Putih dengan Presiden Trump, saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota "Dewan Perdamaian." Kami akan terus memperkuat aliansi yang tak tergoyahkan antara Israel dan Amerika Serikat,” kata Netanyahu, dikutip dari akun X resminya, Kamis (12/2/2026).
Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang diadopsi pada pertengahan November, memberi wewenang kepada dewan dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza, di mana gencatan senjata yang rapuh dimulai pada Oktober 2025 di bawah rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina Hamas.
Di bawah rencana Gaza Trump, dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump kemudian mengatakan, dewan tersebut, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas untuk menangani konflik global.
Dewan akan mengadakan pertemuan pertamanya pada 19 Februari di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza. Presiden Prabowo Subianto sudah dipastikan akan hadir dalam pertemuan tersebut.
Banyak pakar hak asasi manusia mengatakan bahwa tindakan Trump yang mengawasi sebuah dewan untuk mengawasi urusan wilayah asing menyerupai struktur kolonial. Kehadiran Israel di dewan tersebut diperkirakan akan menimbulkan kritik lebih lanjut karena dewan tersebut tidak menyertakan seorang pun dari Palestina.
