Trump Terbitkan Jaminan Keamanan Qatar usai Serangan Israel

Setelah serangan udara di Doha pada 9 September, Qatar melabeli tindakan Israel sebagai pengecut dan pengkhianat. Washington mencoba meredakan ketegangan dengan menjaga hubungan baik dengan Qatar sekaligus tetap menunjukkan dukungan pada Israel. Situasi ini membuat AS berada dalam posisi diplomatik yang sulit.

Dilansir dari The Hill, Trump sendiri menyatakan kekecewaannya terhadap serangan itu. Di sisi lain, Perdana Menteri Qatar berjanji akan membalas tindakan Israel. Beberapa hari kemudian, Trump bertemu dengan pemimpin Qatar di New York untuk membicarakan kondisi tersebut. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyusul ke Doha seminggu setelah serangan.

“Saya menegaskan kembali kemitraan keamanan AS-Qatar yang langgeng dan komitmen bersama kami untuk kawasan yang lebih aman dan stabil,” tulisnya di X.

Dilansir dari Al Jazeera, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan bahwa negaranya bertekad mempertahankan kedaulatan dan akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah serangan serupa terulang.

Trump menuliskan dalam perintahnya bahwa AS dan Qatar terikat oleh kerja sama yang erat, kepentingan bersama, serta hubungan dekat antara angkatan bersenjata kedua negara. Ia juga menyebut Qatar sebagai sekutu setia dalam upaya mengejar perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Dalam dokumen itu ditegaskan bahwa kebijakan AS adalah menjamin keamanan dan integritas teritorial Qatar dari ancaman luar.

Dilansir dari Politico, perintah tersebut menyatakan bahwa AS akan menganggap serangan terhadap Qatar sebagai ancaman bagi keamanan Amerika. Jika terjadi, Washington akan mengambil semua tindakan yang sah dan sesuai, termasuk diplomatik, ekonomi, dan jika perlu, militer untuk membela kepentingan AS dan Qatar serta memulihkan perdamaian dan stabilitas. Formulasi ini dipandang banyak pihak menyerupai Pasal V NATO.

Langkah Trump dipandang tidak lazim karena kebijakan jaminan keamanan sepihak biasanya memerlukan persetujuan Senat. Meski demikian, perintah itu memberi keleluasaan bagi presiden menentukan respons terhadap serangan pada Qatar. Praktik serupa pernah dilakukan Barack Obama saat membuat kesepakatan nuklir Iran pada 2015 tanpa dukungan Senat, sehingga keputusan terakhir tetap berada di tangan presiden.

Qatar selama ini menjadi tuan rumah Pangkalan Udara Al Udeid, markas utama Komando Sentral AS di Timur Tengah. Status Qatar sebagai sekutu utama non-NATO diberikan pada 2022 oleh eks Presiden AS, Joe Biden, setelah negara itu membantu proses penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Status tersebut memperkuat posisi Qatar dalam hubungan militer dengan Washington.

Qatar juga menjadi salah satu tujuan kunjungan luar negeri pertama Trump pada periode keduanya. Tidak lama setelah kunjungan itu, Qatar menghadiahkan pesawat Boeing 747 senilai 400 juta dolar AS (setara Rp6,6 triliun) yang kini sedang dipersiapkan Pentagon sebagai Air Force One baru. Hadiah ini menunjukkan eratnya hubungan simbolis antara kedua negara.