Jakarta, IDN Times - Pejabat Turki dan Amerika Serikat (AS) akan bertemu di Washington pekan ini. Pertemuan itu diharapkan bisa meredam ketegangan dan mencapai kesepakatan soal pembelian jet tempur.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken pada Rabu (18/1/2023). Namun, kesepakatan itu diperkirakan berjalan alot seiring Turki yang semakin erat dengan Rusia dan memperlambat Swedia-Finlandia untuk gabung ke NATO.
Dilansir Associated Press, Presiden AS Joe Biden terlihat menjaga jarak dari Turki. Hal itu buntut dari pandangan dan kebijakan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang semakin otoriter, seperti mengekang hak dan kebebasan warganya.
Meskipun sesama anggota NATO, Ankara kerap berselisih dengan Washington. Itu terlihat saat Turki memutuskan beli rudal dari Rusia, dan sikap AS yang mendukung musuh Turki yakni militan Kurdi di Suriah.
Pada 2017, Turki membeli peluru kendali S-400 dari Rusia. Keputusan itu membuat Washington geram dan menjatuhkan sanksi dengan mengeluarkan Ankara dari program pengembangan pesawat tempur F-35 generasi selanjutnya.
Setelah dikeluarkan dari program F-35, Turki berniat membeli jet tempur F-16 sebanyak 40 unit. Namun langkah tersebut ditentang oleh Kongres AS.
Cavusoglu yakin bahwa kesepakatan soal F-16 dan teknologi lain untuk perbarui jet tempur miliknya akan direstui Kongres AS. Pasalnya, kesepakatan itu dinilai penting bagi pertahanan Turki sebagai anggota NATO.
“Kami telah mencapai kesepakatan dengan pemerintahan (Biden), dan penting bagi pemerintah untuk menekankan bahwa kesepakatan tersebut tidak hanya penting bagi Turki tetapi juga bagi NATO,” kata Cavusoglu.
"Jika administrasi berdiri teguh, maka tidak akan ada masalah," sambung Cavusoglu.
Pemerintahan Biden juga berusaha mendapatkan persetujuan Kongres agar diperbolehkan mengirim F-35 ke Yunani, dan anggota NATO lainnya yang ikut geram dengan ancaman Turki.
“Turki dan Yunani keduanya vital, sekutu penting NATO dan kami memiliki sejarah, tentu saja, mendukung aparat keamanan mereka. Tapi saya tidak akan mendahului proses di sini,” kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel.
Melansir ABC News, Turki geram karena AS mendukung kelompok militan Kurdi (YPG) dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Suriah sejak 2014. Kedua kelompok itu telah memberontak melawan Turki selama 39 tahun. Mereka juga terdaftar sebagai organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa.
Dukungan terhadap militan itu membuat pejabat senior Turki menuduh AS terlibat serangkaian teror oleh YPG, seperti serangan di Istanbul pada November yang menewaskan enam orang.
Efek perang di Ukraina juga membuat AS menyoroti hubungan Turki-Rusia yang semakin erat. Pihaknya juga khawatir untuk mencabut sanksi Ankara karena hubungan perdagangan Ankara-Moskow telah meningkat selama setahun terakhir.