Turki Kecewa Keputusan Serbia dan Kosovo Buka Kedubes di Yerussalem

Melansir dari media Daily Sabah, pernyataan kekecewaan Turki disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri dalam dua pernyataan terpisah. Pernyataan tersebut mengutip berbagai resolusi PBB yang menekankan bahwa Yerussalem masih merupakan permasalahan diantara Palestina-Israel yang hanya dapat diselesaikan bila Palestina merdeka, berdaulat, dan berkelanjutan secara geografis dengan Yerussalem Timur sebagai ibu kotanya, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967.

Hingga kini, tindakan Israel yang menduduki Yerussalem Timur masih belum mendapatkan pengakuan komunitas internasional dan bahkan ketika Amerika Serikat pada Desember 2017 mengakui Yerussalem sebagai ibu kota untuk Israel, hal itu telah memicu kontroversi yang sangat besar.

 "Kami menyerukan semua negara untuk mematuhi resolusi PBB yang diadopsi mengenai masalah ini, menghormati status sejarah dan hukum Yerusalem, dan menahan diri dari langkah-langkah yang akan membuat resolusi konflik Israel-Palestina semakin sulit," kata kementerian mengingatkan dalam  pernyataan tertulis Sabtu malam (05/09).

 "Telah berulang kali ditekankan dalam berbagai resolusi PBB bahwa masalah Palestina hanya dapat diselesaikan dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," lanjutnya, menggarisbawahi bahwa negara manapun yang berniat untuk memindahkan kedutaannya ke Yerussalem, maka jelas merupakan pelanggaran hukum internasional.

Pihak kementerian lalu melanjutkan dengan merilis pernyataan terpisah pada Minggu setelahnya (06/09) yang menyoroti keputusan Kosovo sangat disayangkan oleh Turki, serta mengingatkan Kosovo kembali bahwa Turki adalah salah satu negara pertama yang mengakui Kosovo saat mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 2008 dan mendukung negara tersebut untuk diakui oleh komunitas internasional, sementara Israel tidak. Turki juga menyerukan Kosovo untuk menghormati hukum karena langkah-langkah kontroversial –seperti membuka kedubes di Yerussalem-, dapat semakin menghambat Kosovo untuk diakui oleh negara lain di masa depan.

Reaksi yang sama juga diungkapkan oleh Palestina lewat pernyataan yang disampaikan pejabat senior PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) dan negoisator Palestina, Saeb Erakat, dalam sebuah unggahan di akun Twitter miliknya. Erakat menuduh bahwa keputusan yang dibuat oleh Serbia dan Kosovo telah membuat posisi Palestina semakin sulit dan sekaligus menjadikan negaranya sebagai korban dari ambisi Trump untuk mempertahankan posisi jabatan jelang pemilu Presiden AS.

 ”Pemerintahan Trump sekali lagi menunjukkan komitmen penuh mereka terhadap pelanggaran hukum internasional, resolusi PBB dan penolakan hak-hak Palestina dengan mendorong negara-negara untuk secara ilegal mengakui Yerusalem yang dianeksasi sebagai ibu kota Israel, "twit Erakat.

"Palestina telah menjadi korban ambisi pemilihan Presiden Trump, yang timnya akan mengambil tindakan apa pun, tidak peduli seberapa merusak perdamaian dan tatanan dunia berbasis aturan, untuk mencapai pemilihan ulangnya. Ini, seperti perjanjian UEA-Israel, bukan tentang Perdamaian Timur Tengah." sambungnya.

Kesepakatan untuk mempererat hubungan diplomasi dengan Israel terjadi ketika Serbia dan Kosovo menghadiri rapat dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Washington, AS. Usai meresmikan kabar pengumuman tersebut, Trump dikabarkan langsung menelepon PM Netanyahu untuk memberikan ucapan selamat, sementara Netanyahu merespon dengan ungkapan terima kasih atas konstribusi Trump dalam membantu kemajuan diplomatik Israel.

Netanyahu juga mengungkapkan bahwa keputusan Serbia untuk memindahkan kedubes yang sebelumnya berada di Tel Aviv ke Yerussalem, akan menjadikannya sebagai negara Eropa pertama yang melakukan tindakan tersebut. Sementara Kosovo sendiri, yang sebelumnya tidak pernah diakui oleh Israel, akan menjadi negara mayoritas muslim pertama yang mengambil tindakan serupa.

Sementara itu, rapat yang ditengahi oleh AS juga menghasilkan pendekatan normalisasi ekonomi diantara dua rival Balkan yang telah berseteru selama dua dekade tersebut. Serbia dan Kosovo telah menyetujui perjanjian udara, kereta api, dan transit, termasuk yang akan membuka jalan bagi penerbangan pertama antara Pristina dan Beograd sejak 21 tahun berlalu, serta mencakup lebih banyak bidang kerja sama ekonomi untuk mendorong investasi.

Namun, Associated Press melaporkan bahwa selain hubungan ekonomi, status Kosovo di mata Serbia tetap tidak akan berubah dan presiden Serbia Aleksandar Vucic telah dengan tegas menolak perjanjian apapun bila itu terkait dengan segala bentuk pengakuan kemerdekaan untuk Kosovo.