Turki Tahan 47 Anggota Pemkot Istanbul atas Tuduhan Korupsi

27 Apr 2025, 20:21 WIB

Ilustrasi Bendera Turki (freepik.com/freestockcenter)

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 47 anggota pemerintah kota Istanbul ditahan oleh otoritas Turki pada Sabtu (26/4/2025), terkait kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, bulan lalu. Langkah ini memicu protes luas dan tuduhan bahwa pemerintah berupaya melemahkan oposisi.

Penahanan massal terjadi di tengah ketegangan politik menjelang pemilu yang diperkirakan digelar lebih awal dari jadwal 2028.

Imamoglu, tokoh kunci Partai Rakyat Republik (CHP) dan rival utama Presiden Recep Tayyip Erdogan, dituduh melakukan korupsi dan mendukung terorisme. Operasi ini menambah jumlah total penahanan menjadi lebih dari 150 orang sejak kasus Imamoglu bergulir.

Aksi penahanan dilakukan melalui razia menjelang fajar di Istanbul, Ankara, dan provinsi tetangga Tekirdag, menyasar pejabat senior pemerintah kota dan institusi terkait. Masyarakat Turki kini menyaksikan gelombang demonstrasi terbesar dalam satu dekade, dengan lebih dari 2 ribu orang ditahan karena mengikuti protes yang dilarang pemerintah pada Maret 2025.

1. Penahanan pejabat senior dan dampaknya

Razia menargetkan figur penting di Pemerintah Kota Istanbul, termasuk sekretaris jenderal, kepala staf Imamoglu, serta ketua dan wakil ketua administrasi air dan limbah kota (ISKI).

Media lokal melaporkan bahwa istri dari penasihat Imamoglu, Murat Ongun, juga termasuk di antara yang ditahan, menambah dimensi personal dalam operasi ini.

Penahanan ini disebut-sebut sebagai upaya untuk melumpuhkan operasional pemerintah kota yang dikuasai oposisi. Gokhan Gunaydin, anggota senior CHP, mengkritik keras tindakan ini, menyatakan bahwa penahanan tersebut secara efektif membuat pemerintah kota tidak dapat berfungsi, dikutip dari The Washington Post.

Demonstrasi besar-besaran meletus sebagai respons, dengan ratusan ribu warga turun ke jalan, menuntut pembebasan Imamoglu dan para pejabat lainnya. Namun, larangan berkumpul dari pemerintah provinsi Istanbul memicu bentrokan dengan polisi, yang menggunakan meriam air dan semprotan merica.

2. Tuduhan politik di balik penahanan

Pengadilan di Istanbul pada Jum'at (18/4/2025) memulai sidang massal terhadap 189 orang, termasuk mahasiswa dan jurnalis, yang dituduh mengikuti protes ilegal menyusul penahanan Imamoglu.

“Penahanan ini adalah upaya terang-terangan untuk menghapus tantangan elektoral terhadap Erdogan,” kata Imamoglu dalam pernyataan dari penjara, menyerukan warga untuk melawan, dilansir dari The Star.

Komunitas internasional, termasuk delegasi dari Parlemen Eropa, menyuarakan keprihatinan atas kemunduran demokrasi di Turki, dengan lebih dari 70 putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa mengecam Ankara atas penindasan sejak 2010.

3. Gelombang protes dan reaksi global

Protes yang dipicu penahanan Imamoglu pada 19 Maret 2025 telah berkembang menjadi gerakan nasional, dengan CHP menyerukan aksi mingguan di berbagai kota. Oposisi melancarkan boikot belanja satu hari untuk menekan perusahaan yang dianggap dekat dengan Erdogan, meskipun aksi ini memicu penahanan tambahan atas tuduhan menghasut kebencian.

Lebih dari 2 ribu orang, termasuk jurnalis dan mahasiswa, telah ditahan sejak protes dimulai, dengan laporan kekerasan polisi seperti pemukulan dan penolakan akses ke pengacara.

Mantan Perdana Menteri, Yunani George Papandreou, mengunjungi markas CHP pada Sabtu (5/4/2025) untuk menyatakan solidaritas, menyebut penahanan ini sebagai serangan terhadap demokrasi, dikutip dari Associated Press.

Sementara itu, pemimpin CHP Ozgur Ozel mengecam sikap diam beberapa pemimpin Eropa, termasuk Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang disebut sebagai kesalahan bersejarah, dilansir dari The Guardian.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.