Beijing, IDN Times - Pemerintah Tiongkok bereaksi atas pengumuman Twitter dan Facebook pasca-kedua media sosial itu menghapus sejumlah akun dengan aktivitas mencurigakan terkait demonstrasi di Hong Kong.
Meski begitu, pemerintah tidak spesifik menyebutkan tentang Twitter maupun Facebook. Beijing memprotes narasi yang otomatis menganggap media pemerintah itu buruk atau negatif, dan menambahkan bahwa setiap pihak berhak punya pandangan sendiri.
Dilansir Reuters, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang menolak secara langsung menyebutkan komentarnya ditujukan kepada dua media sosial raksasa tersebut. Ia hanya menegaskan masyarakat dan media Tiongkok berhak membuat suara mereka didengar, termasuk soal demonstrasi Hong Kong.
Geng menuturkan warga dan pelajar Tiongkok di luar negeri "tentu saja punya hak mengekspresikan sudut pandang mereka". Ia pun melihat bahwa publik di negara lain otomatis menyematkan label buruk terhadap media-media yang dimiliki oleh pemerintah.
"Apa yang terjadi di Hong Kong, dan seperti apa kebenarannya, masyarakat akan secara alami punya pemikiran mereka sendiri. Mengapa penyajian terhadap media resmi Tiongkok pasti selalu negatif atau salah?" tanya dia.
Menurut Geng, media-media Tiongkok menggunakan Twitter atau Facebook untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia, tentang kebijakan dan kisah-kisah mereka.
"Saya tidak tahu mengapa reaksi perusahaan atau orang-orang tertentu begitu kuat," kata dia.
Pada saat bersamaan, pemerintah Tiongkok justru memblokir Twitter dan Facebook, sehingga masyarakat biasa harus menggunakan Virtual Private Network (VPN) jika hendak mengaksesnya. Kebebasan internet di Tiongkok juga terbilang buruk.
Berdasarkan laporan Freedom House pada 2018, Tiongkok menempati peringkat 88 dari 100 negara untuk urusan kebebasan dalam menggunakan internet. Salah satu cara Beijing untuk mengontrol masyarakatnya adalah dengan sensor dan sanksi, jika ada warga yang mengeluarkan pendapat tidak sesuai keinginan pemerintah.
Seperti yang diungkap melalui situs resmi Twitter, ada 936 akun yang dihapus. Sedangkan, sekitar 200 ribu akun lainnya ditangguhkan, karena menurut hasil penyelidikan Twitter, akun-akun tersebut tidak dimiliki individu secara sah.
Twitter menyebut akun sebanyak itu termasuk dalam "operasi informasi signifikan yang didukung oleh pemerintah" dan berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. "Secara spesifik, kami mengidentifikasi kelompok besar akun-akun yang berperilaku dalam pola terkoordinasi, untuk memperkuat pesan terkait dengan protes di Hong Kong".
Sedangkan dalam pernyataan resminya, Kepala Kebijakan Keamanan Siber Nathaniel Gleicher, mengatakan penyelidikan terjadi setelah mendapat bocoran dari Twitter.
"Kami akan terus memonitor dan mengambil sikap jika menemukan pelanggaran tambahan," ucap Gleicher. Facebook mengumumkan telah menghapus tujuh laman, tiga grup, dan lima akun yang dimiliki jaringan kecil asal Tiongkok dan fokus ke isu Hong Kong.
Sebagai tambahan, Twitter juga menginformasikan perusahaannya tidak bersedia menerima uang dari "entitas-entitas media yang dikontrol negara". Salah satu contohnya adalah China Daily yang dimiliki pemerintah Tiongkok.
Sedangkan BBC, NPR, dan CBC tidak akan terpengaruh, karena pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat dan kontennya bersifat independen. "Akun-akun yang terdampak bisa bebas melanjutkan memakai Twitter untuk terlibat dalam pembicaraan publik, hanya saja takkan masuk produk iklan kami."
Dilansir South China Morning Post, Xinhua, media Tiongkok lainnya, baru saja memanfaatkan layanan Twitter untuk mempromosikan akunnya, untuk menjaring sebanyak mungkin pengguna. Cuitan yang dipromosikan berkaitan protes di Hong Kong.