Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina memprotes Perdana Menteri (PM) Georgia Irakli Kobakhidze terkait dengan pernyataan tidak bersahabat. Tindakan ini menambah panjang perseteruan kedua negara dalam beberapa bulan terakhir.
Pada Februari 2024, Georgia berhasil menyita alat peledak yang diselundupkan dari Odessa, Ukraina menuju ke Rusia. Menanggapi hal ini, Georgia menuding bahwa Ukraina berniat menyeret negaranya ke dalam perang melawan Rusia.
Kemlu Ukraina menyebut bahwa pernyataan PM Kobakhidze telah menghina martabat dari Maidan atau Revolusi Harga Diri di Ukraina. Ia mengklaim bahwa tindakan itu merupakan wujud kebebasan dari rakyat Ukraina.
"Pernyataan PM Kobakhidze mengenai Revolusi Harga Diri, heroisme, dan perjuangan rakyat Ukraina untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan tidak dapat diterima dan sangat buruk. Dia tidak menyinggung Rusia yang menyebabkan tewasnya ribuan orang di Ukraina imbas invasi skala besar," tegasnya pada Jumat (31/5/2024), dikutip Civil.
"Ini disesalkan untuk mengobservasi konsistensi dan degradasi permanen dari pernyataan politik PM Georgia yang mana semakin sulit untuk membedakan pernyataan dari pemimpin Rusia. Ia justru mereplikasi narasi dari Rusia dengan menggunakan Ukraina di tengah perjuangan politik dalam negerinya," tambahnya.
Ia menekankan, Rusia harus dihukum atas serangan dan kejahatan perang yang dilakukannya selama di Ukraina, Georgia, dan wilayah lain dalam beberapa dekade terakhir.
PM Kobakhidze mengungkapkan, tidak akan ada Revolusi Maidan di Georgia. Pernyataan itu disampaikan dalam menanggapi komentar dari PM Estonia Kaja Kallas yang memrotes situasi di Georgia dan mengajak Menteri Luar Negeri (Menlu) Estonia ikut demonstrasi.
"Faktanya, Menlu Estonia akan berpartisipasi dalam sebuah demonstrasi oposisi di Georgia tanpa sepengetahuan PM berarti menunjukkan ketidakseriusan dan menganggap kondisi tersebut menyedihkan," ungkapnya, dikutip Agenda.
"Setelah peristiwa Maidan, dan revolusi di Ukraina, integritas teritorial dan ekonomi Ukraina menurun tajam sejak 2013 hingga saat ini. Apalagi terdapat invasi Rusia yang berimbas pada menurunnya ekonomi dan teritori hingga 20 persen," tambahnya.
PM Georgia itu juga menekankan bahwa yang terpenting adalah memperhatikan dan berhati-hati terhadap kemerdekaan Georgia. Ia menyebut tidak ada yang boleh merebut kemerdekaan dan kedaulatan negaranya.
Kemlu Lithuania memanggil Duta Besar (Dubes) Georgia di Vilnius, Salome Shapakidze terkait pembatalan veto presiden terkait RUU antiagen asing. Pihaknya menyebut sedang mempersiapkan aksi atas perkembangan terbaru di Georgia.
"Kami menyatakan kekecewaan atas langkah dari partai penguasa di Georgia dan aksi lainnya yang berusaha mengintimidasi dan membatasi aktivitas masyarakat sipil di negaranya. Ini berbanding terbalik dengan aspirasi integrasi ke dalam Uni Eropa (UE) dan NATO," ucapnya.
"Selain RUU antiagen asing, beberapa legislasi yang tidak kompatibel dengan integrasi UE sudah diusulkan, seperti kampanye anti-propaganda Barat, dan intimidasi terhadap demonstran, serta kekerasan terhadap para aktivis yang menolak RUU tersebut," sambungnya.