Ukraina-Suriah Akur Lagi, Sempat Putus Hubungan Diplomatik sejak 2022

Dalam pertemuan tersebut, Zelenskyy dan al-Sharaa membahas berbagai sektor yang menjanjikan untuk pengembangan kerja sama di masa depan. Keduanya juga mendiskusikan ancaman keamanan bersama yang dihadapi kedua negara serta pentingnya kerja sama untuk melawannya.

Kesepakatan ini menegaskan landasan baru bagi hubungan antara Kiev dan Damaskus. Kedua pemimpin sepakat untuk membangun hubungan di masa depan berdasarkan rasa saling hormat dan percaya.

Upaya diplomatik ini sebenarnya telah dirintis Ukraina sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, mengunjungi Damaskus pada Desember 2024 untuk membuka komunikasi dengan kepemimpinan baru Suriah.

Selama kunjungan tersebut, Kiev mendesak Damaskus untuk mengakhiri kehadiran militer Rusia di wilayahnya. Sebagai imbalannya, Ukraina menjanjikan pengiriman bantuan pangan untuk membantu rakyat Suriah, dilansir The Straits Times.

Hubungan diplomatik antara kedua negara sebelumnya diputus oleh Ukraina pada Juni 2022. Langkah ini diambil setelah rezim Bashar al-Assad mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur yang diduduki Rusia.

Pemulihan hubungan dimungkinkan setelah lengsernya Assad pada Desember 2024. Assad, yang telah berkuasa selama hampir 25 tahun, kemudian melarikan diri dan hidup di pengasingan bersama keluarganya di Rusia.

Rezim Assad dikenal sebagai sekutu setia Rusia, yang mengizinkan Moskow membangun pijakan militer di Suriah sejak 2015 untuk membantunya melawan kekuatan oposisi. Pasukan Rusia yang beroperasi di Suriah bahkan dituduh oleh PBB telah melakukan kejahatan perang.

Kini, pemerintahan transisi baru di bawah pimpinan al-Sharaa dibentuk pada Januari 2025, mengakhiri kekuasaan Partai Baath sejak 1963. Pemerintah baru ini telah memulai upaya reformasi politik dan ekonomi untuk membangun kembali Suriah

Kehadiran al-Sharaa di Sidang Umum PBB mengakhiri absennya pemimpin Suriah dari forum dunia itu selama hampir enam dekade. Pemimpin Suriah terakhir yang tampil di PBB adalah Presiden Nureddin al-Atassi, yang menjabat dari tahun 1966 hingga 1970.

Absen panjang ini merupakan bentuk boikot Damaskus terhadap PBB di tingkat kepresidenan sejak perang Arab-Israel tahun 1967. Boikot dilakukan setelah Israel menduduki Dataran Tinggi Golan milik Suriah.

Dalam pidato debutnya di PBB, al-Sharaa menyerukan pencabutan sanksi internasional yang melumpuhkan negaranya. Ia juga menyoroti berbagai langkah reformasi yang telah diperkenalkan pemerintahannya untuk menarik investasi asing dan mempromosikan perdamaian.

"Rezim Assad adalah musuh rakyat Suriah, sama seperti musuh dunia internasional," kata Duta Besar baru Suriah untuk PBB, Ibrahim Olabi, dilansir Al Jazeera.