Ukraina Tak Kunjung Menjadi Anggota NATO, Diberi Harapan Palsu?
Jakarta, IDN Times – Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan bahwa krisis keamanan di Eropa timur disebabkan oleh NATO yang ingin memperluas keanggotaannya, termasuk mempertimbangkan proposal keanggotaan Ukraina.
Dilansir Euronews, Putin juga menentang pengerahan pasukan dan instalasi militer ke bekas negara Uni Soviet. Dalam berbagai kesempatan, Putin menegaskan, dia akan menarik pasukannya dari perbatasan Ukraina dengan syarat Ukraina tidak menjadi anggota NATO. Putin meminta perjanjian tertulis untuk tuntutan itu.
Menurut Kremlin, Ukraina tidak akan memberikan sumbangsih besar bagi aliansi militer itu, karena Kiev masih memiliki segudang permasalahan domestik, mulai dari korupsi hingga separatisme.
Sementara itu, pada Konferensi Keamanan Munich yang dihelat pekan lalu, Ukraina menagih NATO untuk memberikan timeline yang jelas terkait proses keanggotaannya, yang sudah dijanjikan sejak 2008.
Lantas, sudah sejauh mana proses tersebut dan berapa besar peluang Ukraina untuk menjadi anggota NATO?
1. Syarat utama menjadi anggota NATO
Sebelum membahas lebih jauh, penting sekiranya mengulas bagaimana prsoes suatu negara bergabung dengan NATO, yang kini sudah memiliki 30 negara anggota.
Syarat yang paling utama adalah anggota potensial harus mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan mampu berkontribusi untuk keamanan Euro-Atlantik. Setelah itu, negara potensial akan memperoleh rencana aksi keanggotaan, untuk memberi tahu mereka tentang bagaimana cara menjadi anggota.
Langkah selanjutnya adalah NATO akan melakukan pembicaraan aksesi, yaitu istilah hukum untuk menjelaskan kondisi di mana suatu negara yang bukan merupakan peserta perjanjian multilateral menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian tersebut.
Protokol aksesi harus ditandatangani dengan suara bulat oleh seluruh anggota NATO agar negara tersebut menjadi bagian dari organisasi tersebut.
2. Hampir 14 tahun tidak ada perkembangan signifikan
Pada KTT NATO 2008 di Bucharest, aliansi militer itu menyambut aspirasi Ukraina dan Georgia untuk keanggotaan. Seluruh anggota juga menyatakan setuju untuk proposal dua negara itu.
Sikap pada KTT tersebut sebatas rektorika atau dukungan informal. Sebab, Ukraina dan Georgia tidak ditawari rencana aksi keanggotaan. NATO hanya mengabarkan, ada sejumlah kendala yang belum terselesaikan.
"Tidak ada gerakan ke arah itu (rencana aksi keanggotaan) selama hampir 14 tahun," kata Samuel Charap, ilmuwan politik senior di RAND Corporation.
3. Ukraina menjadi mitra potensial nonanggota NATO
Presiden Ukraina yang memiliki relasi dekat dengan Rusia, Viktor Yanukovych, menganggap bahwa negaranya tidak perlu bergabung dengan NATO. Keputusan itu diperkuat dengan dukungan Parlemen pada 2010 agar Ukraina mempertahankan status non-blok.
Setelah demonstrasi yang berujung penurunan Yanukovych dan aneksasi Krimea, Perdana Menteri Ukraina, Arseniy Yatsenyuk, mengatakan bahwa pandangan negara itu tentang keanggotaan NATO telah berubah.
Parlemen Ukraina mengadopsi undang-undang 2017, yang mengembalikan keanggotaan NATO sebagai tujuan negara, dengan amandemen kemudian dibuat pada Konstitusi. Status Ukraina ditingkatkan menjadi mitra potensial NATO pada 2020, yang memungkinkan lebih banyak berbagi informasi dan akses ke latihan dengan organisasi tersebut.
"Finlandia juga memiliki status itu, dan mungkin merupakan mitra non-anggota aliansi yang paling mampu dan signifikan," kata Charap.
Presiden Ukraina saat ini, Volodymyr Zelenskyy, menegaskan bahwa niat Ukraina untuk menjadi anggota telah termaktub dalam konstitusi dan tidak akan berubah.
4. Apa saja kendala yang menghambat proses keanggotaan Ukraina
Rafael Loss, di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan bahwa Ukraina tidak benar-benar memenuhi kriteria untuk menjadi anggota.
Di sisi politik, negara calon anggota harus menerapkan reformasi di bawah rencana keanggotaan. Di sisi militer, calon anggota harus berkontribusi dalam memperkuat kapasitas aliansi bukan malah melemahkan atau menuntut keamanan dari NATO.
Hal itu berarti aneksasi Rusia pada 2014 telah memperkecil kemungkinan Ukraina menjadi anggota, karena sengketa wilayah atas Krimea, kata Loss.
"Dengan menginvasi Ukraina pada 2014 dan dengan menginvasi Georgia pada 2008, Rusia secara efektif menetapkan ‘hak veto’ atas keanggotaan kedua negara itu," kata Loss, merujuk pada sengketa wilayah yang menyebabkan proses keanggotaan terhambat.
William Alberque, peneliti dari Strategid Studies, mengatakan bahwa kemampuan militer Ukraina telah meningkat sejak 2014. Mereka perlu menerapkan reformasi hukum, ekonomi, dan antikorupsi untuk bergabung dengan aliansi militer itu.
"Dalam hal anti-korupsi, reformasi, dan reformasi militer, mereka semakin dekat, tetapi, sekali lagi, (perlu) lebih baik dalam militer dan masih ada rintangan pada korupsi pemerintah, dan reformasi peradilan," tambah Alberque.
Tetapi, dia tidak setuju dengan alasan bahwa keanggotaan Ukraina tertunda karena perseisihan wilayah akibat invasi Rusia.
"Jerman diduduki oleh Uni Soviet selama Perang Dingin, namun mereka bergabung dengan aliansi pada 1955. Faktanya, proyek untuk menyatukan kembali Jerman adalah salah satu penyebab utama Barat dan NATO," katanya.
Pada Konferensi Munich, Presiden Zolonskyy menagih janji NATO. Dia meminta agar aliansi memberikan timeline yang jelas terkait proses keanggotaannya.
“Kami berhak menuntut jaminan keamanan dan perdamaian,” kata dia.
Sebagai catatan, jika Ukraina menjadi anggota NATO kemudian Rusia melancarkan invasi, maka konflik tersebut akan diinternalisasi, yang berarti seluruh anggota NATO memiliki kewajiban untuk membela Ukraina sebagai negara anggotanya, sekaligus menjadikan Rusia sebagai musuh bersama.