Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Bendera Uni Eropa. (pexels.com/eberhardgross)

Jakarta, IDN Times - Perwakilan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas, pada Minggu (15/12/2024), mengklaim belum mau mencabut sanksi kepada pemerintah Suriah. Ia mendesak seluruh hak-hak kepada kelompok minoritas di Suriah terpenuhi dan dijamin oleh pemerintah baru.

UE sudah menjatuhkan sanksi kepada rezim Bashar al Assad dan jajarannya sejak 2011 imbas langkah represif kepada rakyatnya. Pada 2022, UE memperluas sanksi kepada sepuluh pejabat Suriah yang terlibat rekrutmen tentara bayaran untuk membantu Rusia di Ukraina. 

1. Klaim perlindungan minoritas adalah prioritas di Suriah

Kallas mengatakan bahwa adaptasi dari sanksi keras UE kepada rezim Suriah masih belum menjadi pertanyaan saat ini. Ia menyebut perlu melihat situasi ke depan di Suriah di bawah pemerintahan baru. 

"Salah satu pertanyaannya, apakah kami akan mengangkat sanksi kepada rezim Suriah. Namun, ini belum menjadi pertanyaan saat ini dan tergantung pada arah ke depannya jika mengarah pada arah yang benar. Kami membutuhkan diskusi lanjutan," terang Kallas, dilansir TVP World

Dalam pertemuan dengan pemimpin regional Timur Tengah dan Barat, Kallas menyetujui bahwa perlindungan kepada kelompok minoritas di Suriah adalah hal yang utama. Ia menyebut, pemerintah Suriah saat ini menunjukkan sinyal positif, tapi itu belum cukup. 

"Suriah menghadapi masa depan yang belum pasti. Mereka hanya dapat dinilai dari tindakan, bukan dari perkataannya. Maka dalam beberapa pekan ke depan kami akan melihat apakah tindakan mereka menuju ke arah yang benar," tambahnya. 

2. UE akan tingkatkan bantuan kepada warga Suriah

Editorial Team

EditorBrahm

Tonton lebih seru di