Jakarta, IDN Times - Uni Eropa (UE), pada Senin (9/9/2024), mengecam Rusia yang menyelenggarakan pemilu regional di Krimea. Brussels juga menekankan bahwa bloknya tidak akan mengakui hasil pemilu yang diselenggarakan di teritori hasil aneksasi Rusia.
Pada April lalu, Parlemen Eropa sudah mengecam hasil pilpres Rusia yang memenangkan Presiden Vladimir Putin dan menganggapnya tidak sah. Pihaknya menyebut pemilu tersebut tidak bebas dan diselenggarakan di tengah tekanan dan ketakutan warga.
UE menyebut bahwa pemilu regional di Krimea dan wilayah dudukan Rusia di Ukraina adalah pelanggaran hukum internasional, Piagam PBB, dan kedaulatan Ukraina.
"UE tidak akan mengakui pemilu maupun hasil pemilu yang diselenggarakan di Krimea. Pemilu tersebut dapat dikategorikan tidak sah dan tidak jelas, serta seharusnya tidak dapat memberikan efek legalitas apapun terhadap pemerintahan lokal," kata Badan Aksi Eksternal Eropa (EEAS), dikutip dari Euronews.
"Setelah lebih dari 1 dekade berlangsungnya invasi Rusia dan upaya ilegal menganeksasi Krimea, maka UE memastikan kembali posisinya bahwa Krimea adalah teritori sah Ukraina," tambahnya.
Selain diselenggarakan di Krimea, pemilu regional Rusia kali ini juga sudah diadakan di beberapa wilayah Ukraina yang masih berada di bawah cengkeraman Moskow, seperti Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.
Komisaris Hak Asasi Manusia (HAM) di Parlemen Ukraina, Dmytro Lubinets, menyerukan kepada komunitas internasional untuk tidak mengakui hasil pemilu regional Krimea.
"Pemilu ilegal yang diorganisir Rusia pada 6-8 September di Krimea adalah sebuah pelanggaran hukum internasional berat, serta bentuk pencabutan hak fundamental dan kebebasan warga Ukraina yang tinggal di area dudukan Rusia," kata dia, dilansir dariThe Kyiv Independent.
Ia menambahkan, ini adalah langkah lanjutan Rusia untuk menekan etnis Tatar Krimea dan warga Ukraina lainnya yang menolak okupansi sejak 2014. Ia menyebut Rusia terus menekan dan melakukan kekerasan kepada etnis minoritas.
"Saya menyerukan kepada komunitas internasional untuk tidak mengakui hasil pemilu ilegal tersebut dan meningkatkan sanksi serta tekanan kepada negara agresor. Pemilu ini adalah pelanggaran dari resolusi Majelis Umum PBB atas kedaulatan Ukraina," sambungnya.
Pada Minggu (8/9/2024), Rusia sudah menyelenggarakan pemilu regional di 83 wilayah di seluruh negeri. Bahkan, Moskow juga mengadakan pemilu di Kursk Oblast yang masih diduduki oleh Ukraina dalam beberapa pekan terakhir.
Kepala Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia, Ella Pamfilova, mengatakan bahwa pemilu tidak ditunda di beberapa area karena permintaan langsung dari warga.
"Kami melihat keikutsertaan warga dalam pemilu sangat tinggi di beberapa area terluar yang dekat dengan perbatasan Ukraina. Ini adalah respons warga dari aksi bandit dan geng yang menyerang wilayah mereka," tuturnya.