Uni Eropa Minta Klarifikasi Tunisia soal Penangkapan Oposisi

UE mengungkapkan keprihatinannya soal serangkaian penangkapan paksa kepada pengacara dan aktivis politik oleh pemerintah Tunisia. 

"UE sudah mengikuti perkembangan terkini di Tunisia, terutama soal penangkapan tanpa henti kepada tokoh masyarakat, pengacara, jurnalis, aktivis politik, dan politikus oposisi dalam beberapa bulan terakhir," terangnya pada Selasa (14/5/2024), dikutip Arab News.

"Seluruh bentuk kebebasan berpendapat dan asosiasinya, serta independensi dari komisi yudisial seharusnya sudah dijamin oleh Konstitusi Tunisia dan ini sudah menjadi dasar dari hubungan kedua belah pihak," tambahnya. 

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat (AS), Vedant Patel menyebut bahwa tindakan pemerintah Tunisia tidak konsisten dan tidak menunjukkan jaminan pada konstitusi di negaranya. 

Penangkapan terhadap pengacara ternama, Mahdi Zagrouba di kantor organisasi non-profit, Tunisian Order of Lawyers menyulut mogok kerja dan protes dari para pengacara di Tunisia. Tak hanya Zagrouba, sejumlah pengacara lain juga ikut ditangkap. 

"Ini adalah tindakan yang benar-benar memalukan, sejumlah pengacara dan orang yang berjuang menegakkan hukum ditangkap," terang salah satu pengacara yang melangsungkan demonstrasi pada Senin (13/5/2024). 

"Ini adalah situasi horor, polisi masuk ke dalam gedung dan menangkap Zagrouba dengan paksa serta menyeretnya ke tanah. Mereka kemudian kembali dengan memecahkan kaca gedung," tutur pengacara bernama Kalthoum Kanou, dikutip France24.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tunisia mengklaim bahwa keputusan penangkapan kepada Zagrouba karena ia berupaya menyerang secara fisik dan menghina dua orang polisi. 

Pada Minggu (12/5/2024), ratusan demonstrans sudah berkumpul di Tunis untuk memaksa pemerintah membebaskan jurnalis, aktivis, dan tokoh oposisi yang ditangkap secara paksa. Mereka juga menuntut pemerintah segera mengumumkan jadwal pilpres.  

"Hari ini, tidak ada lagi iklim kebebasan dalam pemilu dan bahkan tidak ada jadwal pemilu yang jelas dari pemerintah. Otoritas terus menekan politikus, pengacara, dan jurnalis di Tunisia," tegas petinggi Partai Ennahda, Imed Khemiri, dilansir Reuters.

"Penggerebekan di kantor hukum kemarin adalah sebuah tanda bahaya bagi negara ini dan bisa menjadi permulaan dari rezim autoritarianisme yang ingin berkuasa di Tunisia untuk selamanya," tambahnya. 

Sejumlah kandidat presiden di Tunisia sudah ditangkap dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Abir Moussa yang sudah dijebloskan ke dalam penjara selama 4 bulan. Sedangkan tokoh oposisi lainnya, Mondher Zanaidi berharap dapat mencalonkan diri dari Prancis karena takut ditangkap jika pulang ke Tunisia.