Uni Eropa Setop Danai Proyek WHO di Kongo Pasca Skandal Seks Terungkap

Penangguhan UE meningkatkan tekanan diplomatik pada WHO dan direktur jenderalnya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, untuk mengambil tindakan lebih lanjut atas pelanggaran dan kelalaian manajemen.

Pejabat WHO tidak segera memberikan komentar saat dihubungi.

Sekitar 83 pekerja bantuan, seperempat dari mereka dipekerjakan oleh WHO, terlibat dalam pelecehan seksual selama epidemi Ebola di Kongo, demikian tertuang dalam laporan komisi independen.

Salinan surat UE juga dikirim ke Code Blue Campaign, bagian dari Aids-free World, kelompok pengawas yang bertujuan untuk mengakhiri impunitas atas pelanggaran seksual yang dilakukan oleh personel sipil dan militer Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ada pun desakan UE sebagaimana tertera dalam surat tersebut adalah WHO harus melindungi dan memberikan kompensasi kepada korban, membenahi proses rekrutmen di Kongo termasuk pemeriksaan latar belakang, dan memastikan tersangka tidak lagi bekerja sebagai kelompok bantuan atau tidak dipekerjakan oleh PBB.

Direktur pencegahan dan tanggapan WHO terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual, Gaya Gamhewage, mengatakan bahwa laporan komisi independen menyulut banyak perempuan untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi sepanjang krisis Ebola di Kongo pada 2018-2020.

Kemudian, Gaya menegaskan bahwa otoritas Kongo akan dilibatkan untuk penyelidikan dan WHO juga telah mengirim 83 file kasus ke penyelidik PBB di New York, demikian diberitakan CNA.

Paula Donovan, co-director AIDS-Free World dan Code Blue Campaign-nya, menyayangkan mekanisme WHO yang gagal untuk mengungkap semua pihak yang terlibat.

“Ini adalah langkah mundur yang sangat besar. WHO memperlakukan lusinan kejahatan kekerasan yang dituduhkan terhadap personel dan pejabat tingginya sendiri sebagai pelanggaran sederhana terhadap aturan PBB. Jika pemerintah membiarkan PBB lolos begitu saja, ini akan menjadi kemenangan yang solid bagi impunitas PBB,” terangnya.

"Seluruh proses memperkuat gagasan palsu bahwa personel dan pejabat senior PBB berada di atas hukum," tambah dia.

Beberapa hari lalu, Tedros berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh sebagai tanggapan WHO atas skandal tersebut.

“WHO berkomitmen untuk memastikan bahwa penderitaan para penyintas dan keluarga mereka adalah katalis untuk transformasi budaya WHO yang mendalam,” kata Tedros pada Kamis (22/10/2021), dikutip dari AFP. 

Berdasarkan penuturan Tedros, tujuan evaluasi WHO adalah menciptakan budaya kerja yang tidak membuka celah bagi eksploitasi dan pelecehan seksual. 

Sebagai komitmen awal, WHO telah mengalokasikan dana sebesar 7,6 juta dolar AS (Rp107 miliar) untuk memperkuat kapasitasnya dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi tuduhan penyerangan seksual di 10 negara, termasuk Afghanistan, Ethiopia, dan Venezuela.

Salah satu skema dalam langkah reformis itu adalah tindakan cepat dan audit bisa segera dilakukan jika ada laporan dari korban.