Uni Eropa Setuju Kirim Bantuan Militer Rp176 Miliar ke Armenia

Dalam pertemuan Dewan Eropa, Perwakilan Luar Negeri UE Josep Borrell mengatakan bahwa bantuan sebesar 10 juta euro (Rp176 miliar) ini akan digunakan membangun rumah sakit darurat dan fasilitas unit militer Armenia. 

"Tujuan utamanya meningkatkan kapasitas logistik militer Armenia dan berkontribusi pada peningkatan perlindungan bagi warga sipil yang terdampak krisis dan berada dalam situasi darurat," ungkapnya, dikutip RFE/RL.

"Bantun militer ini penting dalam meningkatkan resiliensi Armenia dan akselerasi tentara Armenia saat berpartisipasi dalam misi internasional dan sejumlah operasi militer, termasuk ketika diterjunkan untuk misi UE," tambahnya. 

Borrell menambahkan, keamanan dan stabilitas di kawasan Kaukasus Selatan sangatlah penting dalam hubungan bilateral UE dengan Armenia. 

Menteri Luar Negeri Armenia, Ararat Mirzoyan menyambut baik keputusan ini. Ia menyebut langkah ini adalah momen besar dalam hubungan bilateral Armenia-UE. 

Rencana UE ini sudah dibicarakan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, selama ini terkendala penolakan dari Hungaria yang menginginkan UE memberikan bantuan kepada Armenia dan Azerbaijan.

Pada awal Juli, Hungaria secara tiba-tiba tidak lagi memveto pengiriman bantuan militer UE ke Armenia setelah Brussels bersedia memberikan bantuan dana penjinakkan ranjau di Azerbaijan. Budapest diketahui selalu mendukung Baku dalam konflik dengan Yerevan. 

Pekan lalu, UE juga sudah membuka negosiasi untuk menangguhkan persyaratan visa bagi warga negara Armenia. Perundingan tersebut kemungkinan tidak akan berjalan singkat dan akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. 

Pada hari yang sama, Azerbaijan mengkritisi adopsi bantuan militer UE ke Armenia. Baku menyebut langkah Brussels sebagai kesalahan dan berbahaya karena bisa berakibat pada pecahnya konflik. 

"Langkah ini sudah diambil oleh Prancis yang mempersenjatai Armenia dengan kendaraan militer serba guna, Bastion dan sistem artileri Caesar. Kemudian UE memutuskan untuk memberikan bantuan militer ke Armenia yang mengancam naiknya tensi di kawasan Kaukasus Selatan," tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, Aykhan Hajizada, dikutip Anadolu. 

"Sikap UE ini dilakukan secara sepihak dan tidak jelas, serta menjadi sebuah manifestasi kebijakan untuk menciptakan garis pemecah di kawasan," sambungnya. 

Ia meminta agar UE menghentikan langkah memiliterisasi Armenia dan mendesak agar mencari jalur dialog sebagai alternatif utama untuk mencapai perdamaian dan meningkatkan kerja sama antarnegara di kawasan.