Jakarta, IDN Times - Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA mengumumkan membuka sekitar 130 pusat pendidikan darurat.
Pusat pendidikan darurat ini bakal menjadi tempat belajar langsung bagi sekitar 47 ribu anak-anak di Jalur Gaza.
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini mengumumkan langsung via akun X miliknya di mana ia menegaskan bahwa UNRWA berkomitmen untuk terus memberikan bantuan, salah satunya berupa pendidikan kepada anak-anak di Gaza.
Selain itu, Lazzarini juga menekankan posisi UNRWA yang masih menjadi pemberi bantuan dan layanan pembelajaran darurat di Jalur Gaza yang masih digempur Israel.
“Pendidikan bisa memberikan harapan anak-anak di Gaza. Membantu mereka pulih serta mengatasi trauma anak-anak,” ucap dia.
“Kita masih harus menempuh jalan yang panjang untuk mendorong dan mengajak anak-anak untuk belajar,” lanjut Lazzarini.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk menarik posisi AS dari Dewan HAM PBB serta tetap menyetop pendanaan untuk UNRWA.
Penghentian pendanaan untuk UNRWA ini dilakukan menyusul adanya laporan Israel bahwa sejumlah staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
AS telah lama menuduh Dewan HAM PBB bias terhadap Israel dan memberikan perlindungan kepada pemerintah yang melakukan pelanggaran HAM. Terakhir kali Washington secara resmi menarik diri dari organisasi itu pada 2019, dengan alasan bias anti-Israel.
"UNHRC telah menunjukkan bias yang konsisten terhadap Israel, memusatkan perhatian pada Israel secara tidak adil dan tidak proporsional dalam proses di dewan. Organisasi tersebut mengeluarkan lebih banyak resolusi yang mengutuk Israel dibandingkan gabungan resolusi yang mengutuk Suriah, Iran, dan Korea Utara," bunyi pernyataan Gedung Putih, dilansir Politico.
Namun, organisasi HAM dan beberapa anggota parlemen berpendapat bahwa dewan tersebut merupakan entitas yang penting dalam mengawasi pelanggaran HAM di seluruh dunia. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, dewan itu mempunyai bobot politik dan kritik yang dapat meningkatkan tekanan global terhadap pemerintah yang bersangkutan.